Pantau - Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Jumhur Hidayat, memberikan klarifikasi terkait pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai relaksasi aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), dengan menegaskan bahwa yang dimaksud adalah barang modal, bukan barang konsumsi.
"Jadi yang kita tangkap itu bukan TKDN barang konsumsi tetapi barang modal yang kita perlu waktu panjang untuk membuatnya," kata Jumhur dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Ia mencontohkan bahwa relaksasi TKDN dapat diterapkan jika pelaku usaha mengimpor mesin produksi yang dapat menyerap banyak tenaga kerja dan hasil produksinya digunakan untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.
“Kalau perlu 100 persen buatan luar negeri tidak masalah sepanjang dari mesin itu bisa diserap banyak tenaga kerja, dan produksinya bisa dijual untuk mendapatkan keuntungan,” jelasnya.
Barang Konsumsi Harus Prioritaskan Produk Dalam Negeri
Jumhur menegaskan bahwa semangat utama dari penerapan TKDN adalah mendorong penggunaan produk dalam negeri, terutama untuk barang konsumsi atau kebutuhan rutin instansi pemerintah.
Contohnya, jika kantor kementerian atau lembaga membutuhkan printer, maka produk lokal harus menjadi prioritas, bukan produk impor.
"Jadi untuk barang konsumsi atau barang yang dipakai untuk kegiatan rutin apalagi dalam jumlah besar, sejauh mungkin harus mengikuti aturan TKDN," tegas Jumhur.
Namun untuk barang modal yang memberikan nilai tambah signifikan dalam proses produksi dan menciptakan lapangan kerja, penerapan TKDN tidak boleh terlalu kaku.
Ia mengingatkan bahwa aturan yang terlalu ketat bisa menghambat potensi pertumbuhan industri di dalam negeri.
"Dalam posisi itu saya sama dengan Presiden Prabowo soal TKDN," ucapnya.
- Penulis :
- Pantau Community
