Pantau.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan sektor properti tahun 2019 akan sangat dipengaruhi oleh faktor suku bunga, inflasi dan pengetatan likuiditas yang diprediksi terjadi 2019 mendatang.
"Di banyak negara, sesudah terjadi krisis ekonomi 2008-2009 dimana central bank melakukan secara sistematis quantitative easing itu yang menyebabkan sektor properti bisa untuk tumbuh lagi akibat mengalami crash tahun 2008-2009," ujarnya saat paparan dalam acara Outlook Property 2019, di Gedung Dhanapala, Kemenkeu, Jakarta Pusat, Senin (17/12/2018).
"Krisis bubble (harga terlalu tinggi) itu menyebabkan harga properti jatuh, lalu dipompa lagi dengan injeksi quantitative easing ditambah penurunan suku bunga mendekati nol sehingga demand properti bisa naik lagi," imbuhnya.
Baca juga: Jleb! Sindiran Sri Mulyani untuk Pihak yang Rajin Singgung Utang Negara
Lebih lanjut kata dia sektor properti sangat erat kaitannya dengan kestabilan makro ekonomi dan kebijakan moneter. Bercermin dari tahun 2018 kata dia, hal tersebut harus diwaspadai.
"Sektor properti sangat terkait dengan macro economic stability dan monetary policy. Ini sesuatu yang harus diwaspadai, karena sepanjang tahun 2018 masalah nilai tukar, suku bunga, dan likuiditas yang cukup ketat," paparnya.
"Policy sisi fiskal, kebijakan perpajakan akan menentukan harga properti karena terkena PPN, PPh, dan PPNBM. Kalau di daerah balik nama prosesnya kena PBB yg dipungut pemerintah daerah," terangnya.
Baca juga: Kemenkominfo 'Pasang Kuda-kuda' Awasi Perusahaan Tanda Tangan Digital
Sri menambahkan, semua rezim perpajakan akan menentukan apakah sektor properti bisa tumbuh atau tidak.
"Kemenkeu terus review bagaimana bisa mendukung pertumbuhan ekonomi yg sehat dan sustainable berkeadilan," ungkapnya.
Sebab kata dia, pertumbuhan sektor property harus didukung karena punya dampak multiplayer effect yang tinggi.
"Oleh karena itu, pemerintah mencoba memformulasikan kebijakan fiskal yang dibutuhkan untuk menumbuhkan ekonomi indonesia," pungkasnya.
- Penulis :
- Nani Suherni
