Pantau - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot, menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyiapkan strategi dan kebijakan untuk mewujudkan ketahanan dan swasembada energi nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat pertahanan, ketahanan nasional, dan kesejahteraan rakyat.
Kemandirian energi dipandang sebagai fondasi penting dalam mendukung pencapaian ekonomi hijau, swasembada energi, serta kelanjutan program hilirisasi sektor energi.
Target Migas dan Infrastruktur Jadi Prioritas Utama
Strategi pertama difokuskan pada peningkatan lifting serta pembangunan infrastruktur minyak dan gas bumi (migas).
Pemerintah menargetkan lifting minyak mencapai 1 juta barel per hari (bopd) dan lifting gas sebesar 12 miliar kaki kubik per hari (MMSCFD) pada tahun 2030.
Dua proyek utama yang mendukung target tersebut adalah:
- Pipa gas Cirebon–Semarang (Cisem) sepanjang 325 km
- Pipa gas Dumai–Sei Mangkei (Dusem) sepanjang 555 km
Infrastruktur ini diharapkan memperkuat konektivitas energi dan efisiensi distribusi di berbagai wilayah Indonesia.
RUPTL 2025–2034 Dorong Pasokan dan Transisi Energi
Strategi kedua adalah peningkatan pasokan listrik nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 milik PT PLN (Persero).
RUPTL tersebut menargetkan:
- Penambahan pembangkit listrik sebesar 69,5 gigawatt (GW)
- Pembangunan transmisi sepanjang 47.758 kilometer sirkuit
- Gardu induk dengan kapasitas total 107.950 megavolt ampere (MVA)
Di sisi lain, pemerintah juga memperluas pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) guna mendukung ketahanan energi jangka panjang.
Penambahan kapasitas EBT di sektor kelistrikan nasional pada tahun 2034 diproyeksikan mencapai 42,6 GW.
Program mandatori biodiesel turut didorong dengan target implementasi B40 pada 2025 dan B50 pada 2026.
Hadapi Tantangan Global dan Komitmen pada Transisi Energi
Yuliot menyebutkan bahwa transisi energi nasional menghadapi sejumlah tantangan serius, antara lain:
- Ketimpangan pemerataan energi di seluruh wilayah Indonesia
- Ketidakpastian global akibat konflik di negara produsen energi
- Ketergantungan tinggi terhadap energi impor
- Beban fiskal besar akibat subsidi energi
Untuk itu, pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap kesiapan industri serta ketersediaan bahan baku dalam mendukung kebijakan energi nasional.
Meskipun penuh tantangan, pemerintah tetap berkomitmen pada dua target utama:
- Bauran EBT sebesar 23 persen pada tahun 2025
- Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060
Kebijakan dan strategi ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi nasional dan menciptakan sistem energi yang terjangkau, berkelanjutan, dan berdaulat.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
