Pantau - Lonjakan bencana hidrometeorologi dan aktivitas vulkanik seperti erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Nusa Tenggara Timur pada 7 Juli 2025 menjadi tantangan besar bagi Indonesia, terutama bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berada di wilayah rawan bencana.
UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, dengan kontribusi signifikan dalam penciptaan lapangan kerja dan penguatan ekonomi lokal.
Data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2024 mencatat lebih dari 64 juta unit UMKM di Indonesia, yang menyumbang lebih dari 61 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
UMKM Masih Rentan Terhadap Bencana
Pemahaman terhadap kondisi UMKM sangat penting dalam konteks ketahanan terhadap bencana, terutama sektor industri mikro dan kecil.
Survei Industri Mikro dan Kecil (IMK) Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 mencatat ada 4.500.584 unit usaha IMK di Indonesia, dengan 62,06 persen berada di Pulau Jawa dan dominasi sektor industri makanan sebanyak 1.800.827 unit.
Namun demikian, 99,45 persen usaha tersebut belum berbadan hukum, 89,59 persen masih menggunakan teknologi manual, dan 68,05 persen menghadapi kendala operasional seperti keterbatasan bahan baku.
Kondisi ini memperlihatkan bahwa pelaku usaha mikro dan kecil berada dalam posisi sangat rentan terhadap guncangan eksternal, termasuk bencana alam.
Data BNPB menunjukkan bahwa dari 1 Januari hingga 19 Juni 2025, terjadi 1.685 kejadian bencana, hampir setengah dari total 3.472 kejadian pada tahun 2024.
Sebanyak 99,4 persen dari kejadian tersebut merupakan bencana hidrometeorologi, seperti banjir, longsor, dan cuaca ekstrem.
Dampaknya terhadap UMKM sangat terasa, antara lain berupa gangguan operasional, hambatan distribusi, dan penurunan produktivitas.
Sebagian besar UMKM masih dikelola secara informal, dengan 84,77 persen pelaku usaha menggunakan modal sendiri, hanya 2,20 persen yang mengandalkan pembiayaan eksternal dari bank, koperasi, atau investor swasta.
Membangun Ketangguhan UMKM secara Kolaboratif
Meskipun rentan, UMKM tetap menyimpan potensi besar sebagai pilar pemulihan ekonomi pascabencana.
Dalam peringatan Hari UMKM Internasional pada 27 Juni lalu, Kepala UNDRR Kamal Kishore menyampaikan bahwa “Resiliensi UMKM merupakan bagian penting dari ketangguhan masyarakat.”
Namun, resiliensi tidak muncul dengan sendirinya, melainkan harus dibangun melalui kolaborasi antar pemangku kepentingan secara berkelanjutan.
Pemerintah pusat dan daerah perlu merumuskan kebijakan penguatan UMKM dalam pengurangan risiko dan pemulihan pascabencana, seperti perluasan akses pembiayaan, asuransi, bantuan berbasis data, serta subsidi yang tepat sasaran.
Peningkatan literasi kebencanaan, adaptasi di wilayah rawan, serta kesadaran akan pentingnya legalitas usaha juga menjadi bagian dari strategi membangun ketahanan sektor ini.
Pemetaan risiko dan pemutakhiran data secara berkala akan memudahkan penyaluran bantuan dan intervensi tepat sasaran.
Sosialisasi program-program pemerintah dan prosedur pendaftaran juga perlu ditingkatkan agar pelaku usaha memahami hak serta peluang yang bisa mereka akses.
Selain itu, penguatan jejaring antar UMKM, pembentukan komunitas lokal, dan pemberdayaan melalui corporate social responsibility (CSR) perusahaan besar dapat menjadi pendekatan strategis.
Kolaborasi ini membuka akses terhadap praktik terbaik dan solusi inovatif untuk membangun UMKM yang tangguh menghadapi bencana.
Upaya tersebut memerlukan komitmen bersama untuk menjadikan UMKM sebagai aktor utama dalam pembangunan dan ketahanan nasional.
Mengabaikan ketangguhan UMKM berarti membiarkan pilar ekonomi Indonesia tanpa fondasi yang kuat.
UMKM bukan sekadar roda kecil, melainkan nafas dan penopang utama dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia di tengah bayang-bayang bencana.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
