DPR Dukung Keberlanjutan Sekolah Rakyat, Dorong Pemerintah dan Swasta Terlibat Pembiayaan

Pantau - Anggota Komisi VIII DPR RI, M. Husni, menyatakan bahwa DPR RI terus mendorong pemerintah agar program Sekolah Rakyat tidak terhenti di tengah jalan dan mendapatkan dukungan anggaran secara berkelanjutan.

Pendidikan Merata dan Amanat Konstitusi

Menurut Husni, keberlangsungan Sekolah Rakyat sangat penting karena menyangkut pemenuhan hak pendidikan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu.

"Ini semuanya kan untuk kepentingan anak-anak bangsa, bagian dari upaya pemerataan pendidikan, dan implementasi amanat undang-undang," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa DPR RI berkomitmen memastikan agar pemerintah tetap mengalokasikan dana untuk program ini dalam jangka panjang.

"Kami DPR RI terus mendorong supaya pemerintah ini menganggarkan terus. Jangan berhenti di tengah jalan," kata Husni.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya menyampaikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 telah mengalokasikan dana sebesar Rp2,14 triliun untuk mendukung operasional Sekolah Rakyat.

"Anggaran APBN (2025) Rp2,14 triliun dan akan makin meningkat pada tahun 2026," ungkapnya.

Libatkan CSR Swasta untuk Perkuat Pembiayaan

Husni menilai bahwa ketergantungan pembiayaan Sekolah Rakyat pada APBN sebaiknya dilengkapi dengan partisipasi aktif dari sektor swasta melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR).

"Ini saya rasa sangat penting dan membantu sekali, seperti perusahaan-perusahaan memberikan CSR-nya. Itu adalah sebuah tanggung jawab moral," jelasnya.

Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif strategis dari Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di seluruh Indonesia.

Per pertengahan tahun 2025, dari target 159 sekolah, sebanyak 63 lokasi telah mulai beroperasi sejak 14 Juli 2025.

Jumlah siswa yang telah diterima di Sekolah Rakyat telah mencapai lebih dari 9.000 anak.

"Ini adalah pemihakan nyata kepada anak-anak keluarga yang tidak mampu untuk mendapatkan kesempatan belajar secara berkualitas dan berkembang sehingga mereka akan memiliki bekal masa depan yang lebih baik," tegas Husni.