Pantau - Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam penerapan skema burden sharing antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bank Indonesia (BI), terutama untuk mendukung program-program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Skema ini digunakan untuk membiayai sejumlah program ekonomi kerakyatan seperti program perumahan rakyat dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
"Ini (risiko) adalah sesuatu yang saya rasa pemerintah harus antisipasi. Apakah burden sharing ini harus diakhiri? Tidak. Kita jalankan, tapi dengan hati-hati. Gradual," ujar Wijayanto.
Skema BI dan Kemenkeu Butuh Evaluasi Strategis
Kesepakatan burden sharing antara BI dan Kemenkeu bertujuan menekan beban fiskal pemerintah agar pembiayaan program strategis dapat direalisasikan tanpa membebani anggaran secara penuh.
Dalam mekanismenya, Bank Indonesia membeli Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder, lalu dananya digunakan oleh Kemenkeu untuk mendukung program-program ekonomi rakyat.
Beban bunga atas SBN tersebut ditanggung bersama, masing-masing 50 persen oleh BI dan Kemenkeu.
Wijayanto menilai, kebijakan ini harus dikaji apakah bersifat strategis jangka panjang atau hanya menjadi solusi sementara karena tekanan fiskal.
Ia menyarankan agar pelaksanaan program dilakukan secara bertahap dan tidak terburu-buru.
Sebagai contoh, program 3 juta rumah dan Kopdes Merah Putih dinilai lebih baik dimulai dari skala kecil dan dikembangkan secara bertahap (ramp up).
Risiko Inflasi hingga Proyek Mangkrak
Direktur Program Institute for Development of Economics & Finance (Indef), Eisha Maghfiruha Rachbini, juga menyampaikan kehati-hatian serupa.
"Selain memegang independensi, juga harus mencermati beberapa risiko terkait stimulus dari kebijakan moneter ini," kata Eisha.
Menurutnya, meskipun kebijakan moneter modern dapat membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi, terdapat risiko yang perlu diperhitungkan.
Beberapa risiko yang dimaksud meliputi potensi inflasi dan kegagalan implementasi program di lapangan.
"Risiko yang perlu dicermati, apakah stimulus dari kebijakan moneter ini bisa mendorong produktivitas pada Kopdes Merah Putih dan perumahan rakyat," ujarnya.
Jika pelaksanaannya berjalan baik dan tepat sasaran, kebijakan burden sharing dapat mendukung pertumbuhan ekonomi secara signifikan.
Namun Eisha menegaskan, "jika pada pelaksanaannya, misalnya risiko kegagalan seperti proyek mangkrak di perumahan rakyat, itu (dampak buruk) tidak dapat dihindari. Jika pengelolaannya tidak baik, maka ini bisa menimbulkan efek yang berlawanan."
- Penulis :
- Aditya Yohan
- Editor :
- Tria Dianti
