Pantau - Transformasi digital dalam sektor pariwisata Indonesia kini menjadi kebutuhan mendesak, bukan lagi sekadar tren, seiring meningkatnya mobilitas wisatawan, perubahan gaya hidup masyarakat, serta tuntutan global terhadap efisiensi dan transparansi layanan publik.
Digitalisasi hadir sebagai jembatan penghubung antara wisatawan, pengelola destinasi, dan pemerintah daerah, guna memperbaiki tata kelola serta pengalaman wisata secara menyeluruh.
Momentum penting ini terlihat dalam gelaran BSS Tech Forum 2025 yang diselenggarakan PT Bahana Security Sistem (BSS Parking) di Denpasar, Bali.
Forum tersebut menyoroti peran teknologi dalam mendorong transformasi sektor wisata di Indonesia menuju sistem yang lebih tertata dan akuntabel.
Easyticket.id: Solusi Digital untuk Semua Skala Pelaku Pariwisata
Salah satu inovasi yang diperkenalkan adalah platform easyticket.id, yang dirancang untuk memudahkan proses digitalisasi di berbagai level pengelolaan objek wisata.
Founder easyticket.id, Felix Panjaitan, menjelaskan bahwa digitalisasi harus dapat diakses oleh seluruh pelaku pariwisata, baik pengelola objek wisata besar maupun pelaku usaha kecil di daerah.
Platform ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi wisatawan agar dapat menikmati perjalanan tanpa kerepotan, sekaligus membantu pelaku wisata dalam mengelola tiket dan promosi secara real-time.
Hingga kini, sebagian besar objek wisata di Indonesia masih mengandalkan sistem manual untuk penjualan tiket, pencatatan pengunjung, dan promosi kegiatan, yang menyebabkan sejumlah permasalahan serius.
Dampak dari sistem manual tersebut antara lain adalah:
- data kunjungan wisata yang tidak akurat,
- kolaborasi antardestinasi wisata yang sulit terwujud,
- dan pendapatan daerah yang tidak termonitor secara optimal.
Data Terpadu dan Evidence-Based Policy untuk Wisata Berkelanjutan
Keberadaan sistem digital yang terpadu tidak hanya memberikan efisiensi teknis, tetapi juga menjadi bagian penting dari pembangunan ekosistem pariwisata yang tertata, akuntabel, dan transparan.
Transformasi digital menuntut adanya perubahan cara berpikir dalam tata kelola pariwisata, dengan menempatkan data sebagai dasar pengambilan keputusan.
Dengan integrasi data seperti transaksi wisatawan, pola kunjungan, dan perilaku wisata, pemerintah daerah dapat menyusun kebijakan publik berbasis bukti (evidence-based policy).
Kebijakan ini memungkinkan perencanaan infrastruktur yang lebih tepat, penetapan batas kunjungan sesuai daya dukung objek wisata, serta strategi promosi yang lebih terarah dan efektif.
Karena itu, teknologi tidak dimaknai sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai alat untuk memperkuat akuntabilitas dan keberlanjutan sektor pariwisata nasional.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
