Pantau - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa lulusan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) atau Balai Latihan Kerja (BLK) tidak boleh berhenti hanya sampai mendapatkan sertifikat pelatihan.
Ia menekankan bahwa lulusan harus benar-benar terserap dalam dunia kerja atau mengikuti program Perluasan Kesempatan Kerja (PKK) yang disediakan pemerintah.
"Yang harus kita kejar bukan sekadar berapa orang dilatih, tapi berapa yang benar-benar bekerja setelah dilatih ataupun mereka yang dapat wirausaha," tegas Menaker Yassierli.
Menurutnya, ukuran kesuksesan balai pelatihan bukan pada jumlah pelatihan atau laporan kegiatan, melainkan pada hasil nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Penyerapan dan Wirausaha Jadi Indikator Keberhasilan
Yassierli menyebut bahwa target akhir dari pelatihan vokasi adalah dua jalur: bekerja melalui sistem penempatan kerja atau berwirausaha melalui program seperti Tenaga Kerja Mandiri (TKM).
Oleh karena itu, setiap program pelatihan harus dilengkapi data akurat yang bisa ditelusuri mulai dari identitas peserta hingga status setelah pelatihan.
Pendekatan berbasis data ini penting agar program pelatihan benar-benar tepat sasaran dan mudah dievaluasi.
"Yang menjadi penilaian adalah dampak terhadap penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja," ujar Yassierli.
Kapasitas Masih Terbatas, Transformasi Balai Segera Dilaksanakan
Menaker menyoroti bahwa saat ini BPVP Kemnaker baru mampu melatih sekitar 70 ribu orang per tahun, angka yang hanya mencakup sekitar 1 persen dari total pengangguran nasional.
Untuk itu, Kemnaker tengah menyiapkan transformasi besar terhadap peran balai pelatihan agar lebih responsif terhadap kebutuhan pasar kerja.
Transformasi tersebut mencakup penguatan peran balai sebagai:
Pusat pelatihan vokasi
Talent and innovation hub
Pusat pelatihan dan penempatan penyandang disabilitas
Pusat referensi peningkatan produktivitas UMKM
"Tujuan utamanya membangun kembali marwah dan kebanggaan Kemnaker melalui kinerja yang benar-benar dirasakan masyarakat," ungkap Yassierli.
Sinkronisasi Program Prioritas antar Unit
Direktur Jenderal Binalavotas Kemnaker, Darmawansyah, menambahkan bahwa Kementerian juga melakukan rapat koordinasi untuk menyelaraskan program prioritas antar unit kerja.
Program yang disinkronkan mencakup pelatihan vokasi, penempatan tenaga kerja, dan perluasan kesempatan kerja.
"Sinkronisasi dilakukan pada aspek waktu, mekanisme, hingga standar operasional prosedur (SOP) agar program ini selaras dan mudah dimonitor," ujar Darmawansyah.
Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa transformasi yang dilakukan berjalan efektif dan hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya para pencari kerja dan pelaku usaha kecil.
- Penulis :
- Aditya Yohan
