Pantau.com - Pemerintah Indonesia akan menyampaikan protes kepada Uni Eropa (UE) atas dikeluarkannya proposal besaran bea masuk imbalan sementara untuk produk biodiesel asal Indonesia, yang rencananya akan mulai diterapkan 6 September 2019 mendatang.
Direktur Pengamanan Perdagangan, Pradnyawati mengatakan pihaknya memprotes cara penghitungan pengenaan bea masuk sebesar 8-18 persen yang dinilai tak memperhatikan fakta selama penyidikan.
"Dengan dikeluarkannya proposal pengenaan bea masuk imbalan sementara ini, Indonesia akan menyampaikan respons resmi yang menyatakan keberatan," ujarnya saat jumpa pers di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Jumat (26/7/2019).
Baca juga: Disinggung Tekanan Minyak Sawit RI, Jawaban Kadin Uni Eropa Kok Malah...
Dia menambahkan, keberatan akan difokuskan pada metode penghitungan besaran bea masuk yang diduga tidak memerhatikan fakta yang diperoleh selama penyelidikan.
"Pemerintah UE diduga hanya menggunakan best information available (BIA), yaitu data yang dimiliki petisioner (pemohon/industri UE) yang jelas merugikan Indonesia," terangnya.
Dia menilai, sikap UE yang mengeluarkan proposal bea masuk imbalan sementara dianggap telah memberikan hambatan perdagangan yang signifikan pada ekspor biodiesel Indonesia.
"Bila proposal ini menjadi penentuan awal (preliminary determination), maka bisa dipastikan ekspor biodiesel ke UE mengalami hambatan. Sikap EU inií tidak dapat dibiarkan," katanya.
Baca juga: Kalah Cepat dari Malaysia, Tarif Ekspor Sawit RI Masih Mahal di India
Lebih lanjut kata dia, upaya ini bukan yang pertama kalinya. Proposal tersebut sebenarnya merupakan ancaman kesekian kalinya yang dilakukan Pemerintah UE untuk menghambat akses pasar produk Indonesia di UE.
"Proposal yang diajukan UE mengindikasikan adanya penerapan BIA yang menjadi sangat tidak masuk akal. Kami akan menyampaikan respons tegas secara resmi untuk hal ini," katanya.
"Iya ini jelas terstruktur sistmatis masif proteksionis mereka tidak mau produk vegetable oil-nya kalah, jadi kita digempur dari berbagai arah dengan berbagai instrumen REDD, dumping, subsidi secara simultan, juga deforestasi, dituduh juga melanggar hak anak dan hak orangtua semua dilakukan supaya mereka tidak dibanjiri produk Indonesia," terangnya.
- Penulis :
- Nani Suherni
