Pantau - Konflik kelompok bersenjata di Kongo Timur semakin memburuk dengan korban jiwa yang terus bertambah. Perdana Menteri (PM) Republik Demokratik Kongo (DRC), Judith Suminwa Tuluka, melaporkan sejak Januari 2025, sekitar 7.000 korban tewas akibat pertempuran sengit di wilayah tersebut.
Baca juga:
Krisis Kemanusiaan di Kongo Memburuk, 350 Ribu Pengungsi Tanpa Tempat Tinggal
Selain itu, sekitar 450 ribu orang kehilangan tempat tinggal setelah 90 kamp pengungsian hancur akibat konflik. Situasi ini menandai eskalasi terburuk dalam lebih dari satu dekade dalam konflik berkepanjangan di wilayah timur Kongo.
Kelompok pemberontak M23 menjadi aktor utama dalam ketegangan ini. Pemerintah Kongo, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan negara-negara Barat menuduh Rwanda memberikan dukungan militer kepada M23, termasuk suplai senjata dan pengerahan pasukan. Namun, Rwanda dengan tegas membantah tuduhan tersebut.
Dalam pertemuan tingkat tinggi Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa, Perdana Menteri Tuluka menyerukan tindakan nyata dari komunitas internasional. Ia menekankan perlunya sanksi tegas untuk menghentikan kekerasan yang telah menyebabkan penderitaan massal.
Baca juga:
CODECO Serang Desa di Kongo Timur, Lebih dari 80 Warga Sipil Tewas
"Mustahil menggambarkan jeritan dan tangisan jutaan korban konflik ini," ujar Tuluka dalam pidatonya.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB, Antonio Guterres, dalam pidato pembukaannya pada sidang ke-58 Dewan HAM PBB, menyoroti pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang semakin memburuk di berbagai belahan dunia, termasuk di Kongo Timur.
Ia memperingatkan hak asasi manusia (HAM) saat ini sedang "tercekik," dengan berbagai konflik yang menimbulkan dampak kemanusiaan yang mengkhawatirkan.
Dengan situasi yang semakin genting, dunia kini dihadapkan pada tantangan besar untuk menekan pihak-pihak yang bertikai agar segera menghentikan kekerasan dan mencari solusi damai guna mengakhiri krisis kemanusiaan di Kongo Timur. REUTERS
- Penulis :
- Khalied Malvino
