
Pantau - Pakistan menerima undangan dari Presiden AS, Donald Trump, untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian untuk Jalur Gaza. Keputusan ini diumumkan oleh Kementerian Luar Negeri Pakistan pada Rabu, 21 Januari 2026.
Pakistan menyatakan bahwa keikutsertaan dalam Dewan Perdamaian Gaza merupakan bagian dari upaya berkelanjutan negara tersebut untuk mendukung implementasi Rencana Perdamaian Gaza yang sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803.
Pakistan berharap inisiatif ini dapat memberikan kontribusi positif dalam mewujudkan perdamaian abadi di Gaza, serta meningkatkan bantuan kemanusiaan untuk warga Palestina dan mendukung rekonstruksi wilayah yang terdampak konflik.
Selain itu, Pakistan juga berharap upaya tersebut akan mengarah pada pencapaian hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Palestina melalui proses politik yang kredibel dan terencana.
Komitmen Terhadap Resolusi PBB dan Pembentukan Negara Palestina
Pakistan menegaskan bahwa langkah ini sejalan dengan legitimasi internasional dan resolusi PBB yang relevan, yang mendukung pembentukan Negara Palestina merdeka dan berdaulat berdasarkan perbatasan yang ditetapkan sebelum 1967, dengan Al-Quds Al-Sharif (Yerusalem) sebagai ibu kotanya.
Pada 16 Januari 2026, Presiden Donald Trump mengumumkan pembentukan Dewan Perdamaian Gaza, yang akan melibatkan berbagai tokoh internasional, termasuk Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, utusan khusus Trump, Steve Witkoff, dan mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair.
Trump juga mengundang negara-negara lain, seperti Rusia dan Belarusia, untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza, yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik di wilayah tersebut.
Dukungan PBB untuk Rencana Perdamaian AS
Pada November 2025, Dewan Keamanan PBB menyetujui resolusi yang diajukan oleh AS untuk mendukung rencana komprehensif Trump dalam menyelesaikan konflik di Gaza. Sebanyak 13 dari 15 anggota Dewan memberikan suara mendukung, sementara Rusia dan China memilih untuk abstain.
Rencana AS untuk Gaza mencakup administrasi internasional sementara, pembentukan Dewan Perdamaian yang dipimpin oleh Trump, serta pengerahan pasukan stabilisasi internasional sebagai bagian dari upaya menciptakan perdamaian yang langgeng di wilayah tersebut.
- Penulis :
- Aditya Yohan







