Pantau - Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Jumat (22/1) dan menetapkan pemilu sela akan digelar pada 8 Februari 2026.
Langkah ini dilakukan untuk memperoleh mandat langsung dari publik atas agenda kebijakan ekonomi dan keamanan pemerintahan Takaichi yang mulai menjabat sejak Oktober 2025.
Kabinet Takaichi secara resmi menyetujui pembubaran DPR yang beranggotakan 465 kursi pada Jumat pagi.
Pembubaran ini merupakan yang pertama kalinya dilakukan di awal masa sidang reguler dalam hampir enam dekade terakhir.
Padahal, masa jabatan anggota DPR seharusnya masih berlangsung hingga tahun 2028.
Takaichi menyatakan bahwa pemerintahannya dan koalisi baru yang terbentuk pada Oktober 2025 belum memiliki legitimasi langsung dari rakyat.
"Pembubaran ini penting untuk mendapatkan mandat rakyat terhadap arah pemerintahan kami," ungkapnya dalam konferensi pers di Tokyo.
Koalisi Baru dan Masa Kampanye Singkat
Pembubaran DPR ini dilakukan tidak lama setelah terbentuknya koalisi baru antara Partai Demokrat Liberal (LDP) dan Partai Inovasi Jepang.
Koalisi ini menggantikan kerja sama sebelumnya antara LDP dan Partai Komeito yang telah berlangsung selama 26 tahun.
Dengan pembubaran ini, masa kampanye resmi dimulai, dengan waktu persiapan hanya 16 hari menuju pemilu.
Jeda ini menjadi yang terpendek dalam sejarah pemilu era pascaperang Jepang.
Keputusan tersebut mengundang kritik dari oposisi dan pengamat politik karena dianggap menyulitkan pemilih dalam menilai program partai secara menyeluruh.
Partai-partai oposisi juga mengkritik waktu pemilu yang ditetapkan sebelum pengesahan anggaran tahun fiskal 2026, yang akan dimulai pada bulan April.
Menurut oposisi, langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah lebih mengutamakan kepentingan politik dibanding penyelesaian kebijakan fiskal.
Isu Ekonomi dan Skandal Politik Jadi Sorotan Kampanye
Isu utama yang akan mewarnai kampanye kali ini adalah rencana penghapusan atau penangguhan pajak konsumsi atas bahan pangan sebagai respons terhadap tekanan inflasi yang terus berlanjut.
Blok oposisi, termasuk Aliansi Reformasi Sentris yang baru dibentuk oleh Partai Demokrat Konstitusional Jepang dan Partai Komeito, mendorong penghapusan total pajak konsumsi atas makanan.
Sementara itu, koalisi pemerintah lebih memilih opsi penangguhan pajak sebagai solusi jangka pendek untuk meringankan beban rumah tangga.
Selain ekonomi, isu pendanaan partai juga diperkirakan menjadi sorotan, mengingat skandal dana gelap yang melibatkan LDP dalam beberapa tahun terakhir.
Isu-isu seperti pariwisata dan kebijakan terhadap warga asing juga masuk dalam agenda kampanye partai-partai peserta pemilu.
Meski dukungan publik terhadap Kabinet Takaichi masih cukup tinggi, koalisi pemerintah hanya memiliki mayoritas tipis di DPR dan masih menjadi minoritas di Dewan Penasihat.
Karena itu, pemerintah bergantung pada dukungan dari partai lain untuk meloloskan undang-undang.
Pemilu terakhir untuk majelis rendah sebelumnya digelar pada Oktober 2024.
- Penulis :
- Leon Weldrick
