Pantau - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memilih bungkam dan menutup mulutnya dengan tangan saat ditanya soal penggeledahan gedung DPRD oleh KPK ihwal kasus dugaan pengadaan tanah Pulogebang.
Pertanyaan dari awak media tersebut diajukan tiga kali di tiga lokasi peliputan. Pertama, pertanyaan diajukan usai Heru meninjau normalisasi Kali Pesanggrahan. Ia memilih diam tak menjawab pertanyaan wartawan.
Pertanyaan kedua diajukan saat Heru Budi mengunjungi Taman Hasil Penataan di Kembangan Selatan, Jakarta Barat. Heru lagi-lagi bungkam sambil menutup mulutnya.
"Sudah ya, sudah ya," kata Heru Budi saat ditemui di Kembangan Selatan, Jakarta Barat, Kamis (19/1/2023).
Pertanyaan ketiga kembali diajukan setelah Heru Budi menyambangi kantor Kelurahan Kembangan Selatan. Namun, lagi-lagi Heru tak merespons.
Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendadak mendatangi gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (17/1/2023) sore.
Tim penyidik datang ke DPRD DKI untuk penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Pulogebang, Jakarta Timur.
“Benar ada kegiatan penggeledahan dimaksud terkait pengumpulan alat bukti dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulo Gebang,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (17/1/2023).
Ali belum menjelaskan ruangan mana yang digeledah dan apa saja yang dicari penyidik.
“Perkembangannya akan kami sampaikan kembali,” ujar Ali.
Sebagai informasi, KPK tengah mengusut dugaan tindak pidana korupsi (TPK) pengadaan tanah di Pulogebang, Jakarta Timur. Pengadaan itu merupakan proyek badan usaha milik daerah (BUMD) Perumda Sarana Jaya pada 2018-2019.
KPK pun telah menetapkan tersangka dalam kasus korupsi pengadaan tanah ini. Namun Ali masih enggan menyampaikan nama-nama tersangka.
Ali mengatakan saat ini KPK masih terus mengumpulkan alat bukti dan memeriksa para saksi. Dia pun memastikan KPK akan segera mengumumkan konstruksi perkara hingga pihak yang dijadikan tersangka.
Penyidik KPK juga sudah memanggil sejumlah saksi. Di antaranya anggota DPRD DKI Fraksi Gerindra M Taufik, kemudian juga KPK sudah memanggil pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN), pegawai BUMD, pihak swasta, hingga notaris.
Pertanyaan dari awak media tersebut diajukan tiga kali di tiga lokasi peliputan. Pertama, pertanyaan diajukan usai Heru meninjau normalisasi Kali Pesanggrahan. Ia memilih diam tak menjawab pertanyaan wartawan.
Pertanyaan kedua diajukan saat Heru Budi mengunjungi Taman Hasil Penataan di Kembangan Selatan, Jakarta Barat. Heru lagi-lagi bungkam sambil menutup mulutnya.
"Sudah ya, sudah ya," kata Heru Budi saat ditemui di Kembangan Selatan, Jakarta Barat, Kamis (19/1/2023).
Pertanyaan ketiga kembali diajukan setelah Heru Budi menyambangi kantor Kelurahan Kembangan Selatan. Namun, lagi-lagi Heru tak merespons.
KPK datangi DPRD DKI Jakarta
Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendadak mendatangi gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (17/1/2023) sore.
Tim penyidik datang ke DPRD DKI untuk penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Pulogebang, Jakarta Timur.
“Benar ada kegiatan penggeledahan dimaksud terkait pengumpulan alat bukti dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulo Gebang,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (17/1/2023).
Ali belum menjelaskan ruangan mana yang digeledah dan apa saja yang dicari penyidik.
“Perkembangannya akan kami sampaikan kembali,” ujar Ali.
Sebagai informasi, KPK tengah mengusut dugaan tindak pidana korupsi (TPK) pengadaan tanah di Pulogebang, Jakarta Timur. Pengadaan itu merupakan proyek badan usaha milik daerah (BUMD) Perumda Sarana Jaya pada 2018-2019.
KPK pun telah menetapkan tersangka dalam kasus korupsi pengadaan tanah ini. Namun Ali masih enggan menyampaikan nama-nama tersangka.
Ali mengatakan saat ini KPK masih terus mengumpulkan alat bukti dan memeriksa para saksi. Dia pun memastikan KPK akan segera mengumumkan konstruksi perkara hingga pihak yang dijadikan tersangka.
Penyidik KPK juga sudah memanggil sejumlah saksi. Di antaranya anggota DPRD DKI Fraksi Gerindra M Taufik, kemudian juga KPK sudah memanggil pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN), pegawai BUMD, pihak swasta, hingga notaris.
#Kasus Suap#Penggeledahan KPK#Gedung DPRD DKI Jakarta#heru budi hartono#DPRD DKI Jakarta#Pj Gubernur DKI#Pulogebang
- Penulis :
- khaliedmalvino
