Pantau - Kasus suap proyek jalur KA Trans Sulawesi yang sedang digarap KPK ternyata belum lama ini sempat diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu (29/3/2023).
Kala itu, Jokowi meresmikan Jalur KA Lintas Makassar-Parepare Antar Maros-Barru dan Depo KA Maros, Kabupaten Maros. Jokowi menuturan, pemerintah fokus membangun infrastruktur KA terlebih dahulu lantaran merupakan yang paling murah.
Jokowi mengatakan, pilihan meresmikan Depo KA Maros ini diambil karena pembangunan moda transportasi publik di Tanah Air sudah sangat terlambat.
"Tentu saja yang kita pilih paling murah untuk itu kereta api menjadi hal yang sangat dasar untuk dibangun. Pada saat saya perintah udah kita fokus dulu, apakah Kalimantan atau di Sulawesi, diputuskan di Sulawesi," kata Jokowi dalam sambutannya dikutip dari akun Youtube Sekretariat Presiden.
Maka, Jokowi merasa sangat bahagia dan menghargai pembangunan jalur KA Trans Sulawesi tersebut. Nantinya jalur KA Trans Sulawesi ini akan menghubungkan Makasar sampai ke Manado.
"Nantinya Insya Allah akan sambung menyambung dari Makasar sampai ke utara di Sulawesi Utara di Manado. Meskipun sekarang ini baru dari Makassar sampai Parepare dan yang sekarang ingin kita resmikan ini jalur dari Maros ke Baru," tambahnya lagi.
Menurutnya, jalur KA Trans Sulawesi ini bisa menambah daya saing pemerintah. Pasalnya, jalur ini dapat dimanfaatkan untuk mengangkut masyarakat, wisatawan, hingga kargo.
"Ini nanti kalau betul-betul sudah keretanya banyak ada untuk penumpang ada untuk wisata ada untuk barang ini akan menambah daya saing, competitiveness negara kita akan semakin baik karena barang diangkut dengan alat transportasi yang murah," jelas Jokowi.
Berselang 2 pekan kemudian, terkuak kasus korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang menyeret anak buah Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
KPK mengungkap kasus suap pengadaan dan permintaan kereta api yang mencapai Rp2,8 miliar. Barang bukti berupa sejumlah uang tunai dan saldo bank disita KPK.
“Dari permintaan keterangan sejumlah terperiksa yang didukung dengan sejumlah bukti awal, penerimaan uang yang diduga sebagai suap oleh para pihak dalam kegiatan proyek pengadaan dan pemeliharaan jalan kereta api dimaksud sejauh ini diduga mencapai lebih dari Rp14,5 miliar,” jelas wakil Ketua KPK, Johanis Tanak dalam konferensi pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (13/4/2023).
Tanak mengatakan pihaknya akan terus mengembangkan kasus suap pengadaan dan pemeliharaan jalur kereta api ini. Pengembangan soal nominal suap selama ini akan dilakukan di tahap penyidikan.
“Dan berikutnya tentu terus KPK kembangkan dan didalami lebih lanjut pada proses penyidikan,” ujar dia.
Saat ini sudah ditetapkan 10 orang tersangka terkait kasus suap pengadaan dan permintaan kereta api trans Sulawesi.
Johanis menyebut para tersangka tersebut terdiri dari empat pihak yang diduga sebagai pemberi suap yakni Direktur PT IPA (Istana Putra Agung) Dion Renato Sugiarto (DIN), Direktur PT DF (Dwifarita Fajarkharisma) Muchamad Hikmat (MUH), Direktur PT KA Manajemen Properti sampai Februari 2023 Yoseph Ibrahim (YOS) dan VP PT KA Manajemen Properti Parjono (PAR).
Sedangkan enam tersangka lainnya diduga sebagai penerima suap yakni Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi (HNO), Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Tengah Putu Sumarjaya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BTP Jawa Tengah Bernard Hasibuan (BEN), PPK BPKA Sulawesi Selatan Achmad Affandi (AFF), PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadliansyah (FAD), dan PPK BTP Jawa Barat Syntho Pirjani Hutabarat (SYN).
Kala itu, Jokowi meresmikan Jalur KA Lintas Makassar-Parepare Antar Maros-Barru dan Depo KA Maros, Kabupaten Maros. Jokowi menuturan, pemerintah fokus membangun infrastruktur KA terlebih dahulu lantaran merupakan yang paling murah.
Jokowi mengatakan, pilihan meresmikan Depo KA Maros ini diambil karena pembangunan moda transportasi publik di Tanah Air sudah sangat terlambat.
"Tentu saja yang kita pilih paling murah untuk itu kereta api menjadi hal yang sangat dasar untuk dibangun. Pada saat saya perintah udah kita fokus dulu, apakah Kalimantan atau di Sulawesi, diputuskan di Sulawesi," kata Jokowi dalam sambutannya dikutip dari akun Youtube Sekretariat Presiden.
Maka, Jokowi merasa sangat bahagia dan menghargai pembangunan jalur KA Trans Sulawesi tersebut. Nantinya jalur KA Trans Sulawesi ini akan menghubungkan Makasar sampai ke Manado.
"Nantinya Insya Allah akan sambung menyambung dari Makasar sampai ke utara di Sulawesi Utara di Manado. Meskipun sekarang ini baru dari Makassar sampai Parepare dan yang sekarang ingin kita resmikan ini jalur dari Maros ke Baru," tambahnya lagi.
Menurutnya, jalur KA Trans Sulawesi ini bisa menambah daya saing pemerintah. Pasalnya, jalur ini dapat dimanfaatkan untuk mengangkut masyarakat, wisatawan, hingga kargo.
"Ini nanti kalau betul-betul sudah keretanya banyak ada untuk penumpang ada untuk wisata ada untuk barang ini akan menambah daya saing, competitiveness negara kita akan semakin baik karena barang diangkut dengan alat transportasi yang murah," jelas Jokowi.
Berselang 2 pekan kemudian, terkuak kasus korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang menyeret anak buah Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
KPK mengungkap kasus suap pengadaan dan permintaan kereta api yang mencapai Rp2,8 miliar. Barang bukti berupa sejumlah uang tunai dan saldo bank disita KPK.
“Dari permintaan keterangan sejumlah terperiksa yang didukung dengan sejumlah bukti awal, penerimaan uang yang diduga sebagai suap oleh para pihak dalam kegiatan proyek pengadaan dan pemeliharaan jalan kereta api dimaksud sejauh ini diduga mencapai lebih dari Rp14,5 miliar,” jelas wakil Ketua KPK, Johanis Tanak dalam konferensi pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (13/4/2023).
Tanak mengatakan pihaknya akan terus mengembangkan kasus suap pengadaan dan pemeliharaan jalur kereta api ini. Pengembangan soal nominal suap selama ini akan dilakukan di tahap penyidikan.
“Dan berikutnya tentu terus KPK kembangkan dan didalami lebih lanjut pada proses penyidikan,” ujar dia.
Saat ini sudah ditetapkan 10 orang tersangka terkait kasus suap pengadaan dan permintaan kereta api trans Sulawesi.
Johanis menyebut para tersangka tersebut terdiri dari empat pihak yang diduga sebagai pemberi suap yakni Direktur PT IPA (Istana Putra Agung) Dion Renato Sugiarto (DIN), Direktur PT DF (Dwifarita Fajarkharisma) Muchamad Hikmat (MUH), Direktur PT KA Manajemen Properti sampai Februari 2023 Yoseph Ibrahim (YOS) dan VP PT KA Manajemen Properti Parjono (PAR).
Sedangkan enam tersangka lainnya diduga sebagai penerima suap yakni Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi (HNO), Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Tengah Putu Sumarjaya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BTP Jawa Tengah Bernard Hasibuan (BEN), PPK BPKA Sulawesi Selatan Achmad Affandi (AFF), PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadliansyah (FAD), dan PPK BTP Jawa Barat Syntho Pirjani Hutabarat (SYN).
#KPK#Presiden Jokowi#jalur kereta api#Peresmian#Dugaan Suap#Ditjen Perkeretaapian#pejabat djka#Trans Sulawesi
- Penulis :
- khaliedmalvino
