Pantau - Direktur Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti menilai, kisruh penanganan kasus suap yang menjerat Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi dapat mencoreng kepercayaan publik ke TNI.
"Apa yang dilakukan kawan-kawan militer dalam dua hari ini saya kira sedang membahayakan rasa kepercayaan publik lagi terhadap mereka," kata Ray di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (30/7/2023).
Padahal, menurutnya, citra TNI di mata publik sudah susah payah dipulihkan sejak era reformasi. Belakangan, TNI juga telah menjadi salah satu institusi dengan kepercayaan publik paling tinggi.
Ray mengatakan, reaksi Puspom TNI dalam penanganan kasus suap Henri Alfiandi oleh KPK, bisa menimbulkan anggapan bahwa TNI masih bersikap protektif terhadap pelanggar hukum dari internal mereka sendiri.
Ia mengaku khawatir publik menilai terjadi diskriminasi dalam penanganan kasus antara pelaku sipil dengan militer.
Padahal, publik masih punya memori kolektif bahwa militer sempat menjadi 'warga negara kelas satu' pada era Soeharto.
"Kok militer begitu? Kalau korupsi begitu? Kenapa tidak sama saja? Kenapa tidak di peradilan umum saja, kan tindak pidana korupsi?" ujarnya.
Sebelumnya, Henri Alfiandi sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka suap pengadaan alat deteksi korban reruntuhan hingga Rp 88,3 miliar sejak 2021-2023. Namun, polemik muncul setelahnya.
Puspom TNI merasa Henri yang berstatus prajurit TNI aktif mestinya diproses hukum oleh mereka, bukan oleh KPK, kendati kepala Basarnas adalah jabatan sipil.
- Penulis :
- Aditya Andreas
