Pantau - Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal tokoh reformasi Amin Rais serta sekitar 40 orang yang terafiliasi dalam Koalisi Perbaikan Indonesia (KPI) ditolak KPK pada Senin (21/8) siang.
Kedatangan para aktivis dan tokoh nasional ini, tidak disambut baik oleh lembaga anti rasuah tersebut.
"Kita ke sini punya niat baik mendatangi KPK, tapi ketemu kita saja mereka tidak punya nyali, Humas aja belaga sibuk banyak alasan," kata Rizal Ramli kepada awak media.
Dalam undangan pers yang diterima, menurut Rizal Ramli dkk, salah satu faktor utama belum terwujudnya kesejahteraan rakyat adalah praktik KKN yang semakin brutal. Mereka turut mencantumkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2023 yang anjlok dengan skors 34.
Kondisi tersebut mencerminkan korupsi yang semakin merajalela di Indonesia.
"Padahal, salah satu cita-cita reformasi 25 tahun silam adalah pemberantasan KKN agar Indonesia bisa lepas dari belenggu kemiskinan dan rakyat semakin sejahtera sebagaimana yang diamanatkan konstitusi kita," ucap Rizal.
Marwan batubara yang turun juga ke KPK mendesak, kepada ketua KPK Firli Bahuri, agar mampu mengusut dugaan korupsi anak-anak Presiden Jokowi.
"Jadi Pak Firly bisa buktikan, tunjukkan bahwa dia independen bisa tunjukkan dugaan aliran dana korupsi Jokowi dan anak-anak Jokowi, dengan syarat Pak Firly mampu mengusut dugaan kasus ini," beber Politisi tersebut.
Dugaan TPPU
Sebelumnya, Dosen Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun, memenuhi panggilan KPK, terkait laporan dugaan tindak pidana pencucian uang dan nepotisme yang dilakukan anak Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep pada 17 Januari 2022.
"Saya datang untuk meminta KPK totalitas memberantas dan menuntaskan semua kasus korupsi di republik ini, termasuk kasus yang saya laporkan setahun lalu. Kedatangan para tokoh nasional ke KPK karena memiliki kegelisahan yang sama bahwa negara ini sudah rusak dan sesak dengan praktek korupsi," ujarnya kepada Pantau.com.
- Penulis :
- Desi Wahyuni
- Editor :
- Muhammad Rodhi
