Keluarga SYL Minta Ruang Privasi

Pantau - Keponakan Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin limpo (SYL), Devo Khadafi membenarkan SYL mangkir dari KPK lantaran menjenguk ibunya yang sedang sakit.

Lalu Devo meminta kepada masyarakat Indonesia untuk memberikan ruang privasi kepada keluarga SYL. Diketahui, SYL menjenguk ibunya Nurhayati Yasin Limpo yang sedang sakit di kediamannya Jalan Haji Bau Makassar, Sulawesi Selatan.

"Beliau tadi sudah ada di dalam (rumah). Kondisi nenek kami yah namanya juga orang tua. Kami mewakili keluarga memohon teman-teman untuk memberikan semacam privasi kepada keluarga,'' tegas Devo kepada wartawan, Rabu (11/10/2023).

''Kebetulan nenek kami sementara sakit di dalam," tambahnya.

Devo menegaskan, walaupun pamanya terjerat persoalan hukum saat ini, namun pihak keluarga selalu mendukung apapun hasilnya nanti. Selain itu, pamannya telah berkomitmen untuk mengikuti proses hukum yang ada.

"Pak Syahrul telah berkomitmen dan akan mengikuti semua proses hukum yang akan dilewati beliau," tuturnya.

Terpisah, tim penasihat hukum SYL, Ervin Lubis dalam keterangan tertulisnya menyatakan kliennya batal menghadiri pemeriksaan penyidik KPK pada Rabu, 1 Oktober 2023 karena menjenguk ibunya di Makassar yang sedang sakit.

"Saya menghormati KPK. Namun izinkan saya terlebih dahulu menemui ibu di kampung," tulis SYL dalam keterangan yang disampaikan tim kuasa hukumnya Ervin.

Berdasarkan surat keterangan itu, tim penasihat SYL akan membawa surat itu ke KPK untuk permohonan terkait penjadwalan ulang pemeriksaan. Sebab kliennya tidak akan lari dari pemeriksaan dan tetap memenuhi panggilan KPK setelah menemui ibunya berusia 88 tahun yang kini sedang sakit.

"Surat keterangan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya Syahrul Yasin Limpo sangat menghormati kewenangan dalam penyelidikan KPK dan tetap berkomitmen untuk koperatif," katanya.

Sebagai informasi, penyidik KPK telah menjadwalkan pemeriksaan SYL sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi tiga cluster di Kementerian Pertanian. Tiga cluster korupsi dimaksud yakni pemerasan dalam jabatan, penerimaan gratifikasi, dan Tindak Pidana Pencucian Uang.