Pantau - KPK menggeledah beberapa kantor di Surabaya dan Jabodetabek terkait dugaan kasus korupsi proyek pengadaan alat pelindung diri (APD) di Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Sejumlah barang bukti turut disita, seperti dokumen, aliran uang, transaksi uang, hingga berkas transaksi pembelian aset.
"Dari proses kegiatan tersebut, ditemukan dan diamankan bukti antara lain dokumen-dokumen pengadaan, catatan transaksi keuangan dan aliran uang ke berbagai pihak termasuk adanya transaksi pembelian aset-aset bernilai ekonomis dari para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini," ujar Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya dikutip Rabu (22/11/2023).
Ali menuturkan, pendalaman penggeledahan ini masih terus diteliti. Nantinya, KPK bakal mengkonfirmasi ke pihak terkait.
"Pendalaman lanjutan melalui penyitaan dan analisis atas temuan tersebut segera dilakukan untuk kemudian dikonfirmasi pada para pihak yang dipanggil sebagai saksi termasuk para tersangka," ucapnya.
Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin mensinyalir transaksi belanja alat pelindung diri (APD) yang harus cepat di awal pandemi COVID-19 berujung pada dugaan pidana korupsi.
"Itu (dugaan korupsi) memang kejadian di awal-awal, saya sudah pelajari sebelum saya masuk (Kementerian Kesehatan RI) memang ada pembelian-pembelian yang harus cepat dilakukan di awal-awal, sehingga dapat terjadi banyak harga-harga yang mungkin tidak sesuai atau berbeda," kata Budi Gunadi Sadikin di Jakarta, Sabtu (11/11/2023).
Ia mengatakan, situasi di awal pandemi COVID-19 pada kurun 2019-2020 merupakan momentum krusial di mana pemerintah harus mengambil keputusan yang cepat.
Budi mengaku telah mengingatkan seluruh pejabat publik terkait di lingkup Kemenkes RI untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan demi melindungi masyarakat.
"Ada memang saat-saat di mana kita harus mengambil keputusan yang cepat. Tapi saya juga bilang semua keputusan cepat itu harus sesuai, yang penting adalah niat kita lakukan itu jangan ada niat untuk memperkaya diri sendiri," katanya.
Dikatakan Budi perkara dugaan korupsi pengadaan APD di jajaran Kemenkes RI terjadi sebelum dirinya dilantik oleh Presiden Joko Widodo menjadi Menkes
"Memang itu (dugaan korupsi) terjadi di awal-awal sebelum saya masuk. Tapi kalau itu untuk menyelamatkan masyarakat, harusnya nggak masalah," katanya.
Budi menyatakan dukungannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menangani perkara tersebut hingga tuntas.
"Saya sudah minta, saya posisi di Kemenkes RI kita dukung semua langkah penegakan hukum itu," katanya.
KPK telah memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan APD di Kementerian Kesehatan RI sejak 9 Oktober 2023.
Perkara korupsi tersebut diduga terjadi pada pengadaan APD di Pusat Krisis Kemenkes RI tahun 2020 senilai Rp3,03 triliun untuk 5 juta set APD.
Akan tetapi KPK belum mengumumkan siapa saja pihak yang telah ditetapkan penyidik lembaga antirasuah sebagai tersangka dalam kasus ini.
Dugaan sementara kerugian negara dalam kasus itu diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah dan sangat mungkin berkembang.
- Penulis :
- Khalied Malvino
- Editor :
- Muhammad Rodhi
