Pantau - Ketua BEM KM UGM, Gielbran Muhammad Noor menilai, dugaan intervensi Presiden Jokowi terhadap KPK merupakan penyelewengan kekuasaan.
Selain itu, ia juga menyebut, hal ini merupakan wujud tidak adanya semangat memberantas korupsi di era kepemimpinan Presiden Jokowi.
Apalagi, banyak menteri dalam Kabinet Indonesia Maju yang justru tersandung kasus korupsi. Bahkan, di era kepemimpinan Presiden Jokowi, Ketua KPK justru ikut terseret kasus pemerasan terhadap SYL.
“Belum lagi ada erat-erat kelindannya antara Firli Bahuri dengan Irjen Karyoto. Saya rasa itu menjadikan Indonesia tidak memiliki prestasi apapun perihal pemberantasan korupsi,” ujar Gielbran, Senin (4/12/2023).
Menurut Gielbran, kinerja KPK di bawah Firli Bahuri mampu merefleksikan tidak adanya satupun prestasi pemberantasan korupsi yang bisa dibanggakan pada masa kepemimpinan Presiden Jokowi.
Apalagi, lanjutnya, ada dugaan kuat Presiden Jokowi dan pihak Istana cawe-cawe dalam upaya pelemahan KPK.
"Di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, KPK tidak lagi menjadi lembaga independen. Pimpinan KPK diubah menjadi pejabat negara setingkat menteri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden," lanjutnya.
Jika ditelusuri, lanjutnya, kasus e-KTP terjadi pada 2017. Kala itu, KPK masih merupakan lembaga independen dan Presiden Jokowi sudah berani melakukan cawe-cawe.
Ia menganggap intervensi itu sebagai wujud tidak berintegritasnya kepemimpinan Presiden Jokowi dalam konteks pemberantasan korupsi.
“Melihat kondisi tersebut, saya selaku ketua BEM KM UGM, yang mana merupakan satu almamater dengan Pak Jokowi, saya rasa ini waktu yang tepat untuk menobatkan Pak Jokowi sebagai alumni UGM paling memalukan,” tandasnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
