Pantau.com - Sekretaris Jenderal Amnesty International Kumi Naidoo menyatakan secara resmi telah melayangkan surat kepada Aung San Suu Kyi mengenai pencabutan penghargaan hak asasi manusia (HAM) tertinggi, yakni Ambassador of Conscience yang pernah diterimanya pada 2009 lalu.
Dalam surat tersebut Naidoo mengungkapkan kekecewaan terhadap Suu Kyi yang tidak menggunakan otoritas politik dan moralnya guna menjaga HAM, menegakan keadilan dan kesetaraan di Myanmar.
Menurut Naidoo, Suu Kyi telah menutup mata terhadap kekejaman militer Myanmar dan tidak peduli atas meningkatnya serangan terhadap kekebebasan berekspresi di negara tersebut, seperti dilansir Anadolu, Selasa (13/11/2018).
"Sebagai Ambassador of Conscience Amnesty International, harapan kami adalah anda melanjutkan otoritas moral untuk menentang ketidakadilan di mana pun anda melihatnya, termasuk di Myanmar sendiri," kata Naidoo dalam keterangan resmi Amnesty International yang diterima Anadolu.
Surat tersebut juga menyatakan kekecewaan Amnesty International karena Suu Kyi tak lagi mewakili simbol harapan, keberanian, dan juga pembela hak asasi manusia.
Baca juga: Genosida Rohingya oleh Militer Myanmar, Nobel Aung San Suu Kyi Dipertanyakan
"Amnesty International tidak mempunyai alasan untuk tetap mempertahankan status anda sebagai penerima penghargaan Ambassador of Conscience. Oleh karena itu, dengan sangat sedih kami menariknya dari anda," tegas Naidoo.
Organisasi non-pemerintah yang berbasis di London mengungkapkan pencabutan penghargaan kepada Suu Kyi terjadi ketika ia menjadi pemimpin de facto pemerintahan sipil Myanmar pada 2016.
Pada masa pimpinannya, pemerintah aktif terlibat dalam pelanggaran HAM yang terus berulang. Rohingnya telah tinggal dalam sistem segregatif dan diskriminatif, yang setara dengan politik apartheid di Afrika Selatan selama bertahun-tahun.
Pada tahun 2017, militer Myanmar membunuh ribuan, memperkosa wanita, dan anak perempuan, menahan dan menyiksa laki-laki dewasa maupun anak-anak, serta membakar ratusan rumah dan perkampungan.
Terhitung sebanyak 720 ribu warga etnis Rohingya melarikan diri mencari perlindungan ke Bangladesh.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahkan telah menyerukan agar pemimpin senior militer Myanmar diinvestigasi dan diadili atas kejahatan genosida di negara tersebut.
Walaupun pemerintahan sipil tidak mempunyai kontrol terhadap militer, menurut Amnesty, Suu Kyi dan pemerintahannya telah melindungi militer dari pertanggungjawaban mereka.
Suu Kyi menutup mata atau membantah tuduhan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh militer, dan menghalangi upaya komunitas internasional untuk menginvestigasi kasus tersebut.
Baca juga: Sang Peraih Nobel Perdamaian Mulai Terkapar di Myanmar, Kenapa?
- Penulis :
- Noor Pratiwi
