Pantau - Amerika Serikat (AS) menegaskan di hadapan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Selasa (12/11/2024), tak boleh ada pengungsian paksa atau kebijakan kelaparan yang diterapkan Israel di Gaza.
Duta Besar (Dubes) AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, memperingatkan kebijakan semacam itu akan menimbulkan dampak serius di bawah hukum internasional dan AS.
Pernyataan ini muncul beberapa jam setelah pemerintah Washington menyatakan sekutunya, Israel, telah cukup berupaya menangani krisis kemanusiaan di Gaza untuk menghindari pembatasan bantuan militer dari AS.
“Namun, Israel harus memastikan tindakan ini dilaksanakan sepenuhnya dan dapat bertahan dalam jangka panjang,” ujar Thomas-Greenfield dalam rapat Dewan Keamanan PBB.
Thomas-Greenfield juga mendesak Israel menangguhkan pelaksanaan Undang-Undang (UU) yang melarang operasional Badan Bantuan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA), yang membantu meringankan penderitaan warga Gaza.
“Ini sangat penting,” tambahnya.
Pertemuan Dewan Keamanan PBB digelar untuk membahas laporan para ahli kelaparan global yang memperingatkan kemungkinan kelaparan di Gaza utara seiring operasi militer Israel terhadap Hamas.
Baca juga:
- Kemlu RI Kutuk Larangan Israel terhadap Operasionalisasi UNRWA di Palestina
- UNRWA Kutuk Larangan Israel, Sebut Langkah Ini 'Preseden Berbahaya'
Joyce Msuya, Kepala Bantuan PBB sementara, menggambarkan Gaza yang kini menjadi "gurun reruntuhan" dengan sekitar 75.000 orang terperangkap tanpa akses ke air atau makanan. Namun, Dubes Israel untuk PBB, Danny Danon, menanggapi laporan itu dengan keras.
“Peringatan kelaparan ini sama sekali tidak benar,” ujarnya, seraya menekankan upaya-upaya yang telah dilakukan Israel untuk memperbaiki situasi kemanusiaan di Gaza.
“Lihatlah fakta-fakta di lapangan dan pertimbangkan risiko yang dihadapi tentara kami dalam upaya membantu rakyat Gaza,” tambah Danon.
Pernyataan tersebut memicu reaksi keras dari sejumlah anggota Dewan Keamanan, seperti Dubes Slovenia Samuel Zbogar, yang mendesak dewan untuk mengambil tindakan tegas.
“Kita tidak bisa menerima jaminan kosong mengenai perlindungan sipil di Gaza setelah lebih dari setahun perang ini,” ujarnya.
Dewan Keamanan PBB kini tengah membahas draf resolusi yang menuntut penghentian tembak-menembak secara segera dan tanpa syarat di Gaza, serta akses bantuan kemanusiaan yang tidak terhambat.
Draf ini disusun oleh 10 anggota terpilih dewan, yang kini sedang bernegosiasi dengan lima anggota tetap yang memiliki hak veto—Rusia, China, AS, Inggris, dan Prancis.
Rusia dan China menyuarakan dukungan mereka terhadap draf tersebut dan mendesak agar segera dilakukan pemungutan suara. Sebuah resolusi memerlukan dukungan minimal sembilan suara dan tanpa ada veto untuk disahkan. (Reuters)
- Penulis :
- Khalied Malvino
