Pantau - Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol resmi ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pengkhianatan dan penyalahgunaan wewenang terkait pemberlakuan darurat militer yang kontroversial pekan lalu. Penyelidikan lintas lembaga kini tengah berlangsung, melibatkan Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO), kejaksaan, dan kepolisian.
Larangan Bepergian untuk Presiden
Kementerian Kehakiman Korea Selatan mengeluarkan larangan bepergian bagi Yoon pada Senin (9/12). Langkah ini dilakukan untuk memastikan proses hukum berjalan lancar tanpa potensi intervensi. Kepala Imigrasi Bae Sang-eop mengonfirmasi bahwa larangan ini diberlakukan setelah evaluasi formal terhadap kasus tersebut.
Baca Juga:
Presiden Korsel Minta Maaf, Voting Pemakzulan Tetap Berlanjut
“Larangan ini berlaku mulai pukul 15.00 Waktu Korea Selatan. Ini adalah prosedur standar dalam kasus yang melibatkan pejabat tinggi,” ujar Bae dalam sidang parlemen.
Polemik Deklarasi Darurat Militer
Kasus ini bermula dari deklarasi darurat militer oleh Presiden Yoon pada 3 Desember 2024, yang memicu gejolak politik. Keputusan tersebut dicabut hanya enam jam kemudian setelah Majelis Nasional mengambil langkah tegas untuk mengakhirinya. Namun, kontroversi terkait motif dan dasar hukum deklarasi tersebut terus bergulir.
Oposisi utama, Partai Demokrat, bersama sejumlah partai lainnya, sempat mengajukan mosi pemakzulan terhadap Yoon. Namun, mosi tersebut gagal setelah Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa memboikot pemungutan suara.
Fokus Penyelidikan
Kepala CIO Oh Dong-woon menegaskan bahwa kantornya akan menyelidiki secara menyeluruh semua pihak yang diduga terlibat dalam pemberlakuan darurat militer, termasuk "pemimpin utama yang diduga melanggar hukum."
"Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam kasus ini sesuai dengan hukum dan transparansi," kata Oh.
Ketika ditanya mengenai kemungkinan larangan bepergian terhadap ibu negara Kim Keon Hee, Oh menyatakan bahwa hal tersebut masih dalam pertimbangan lebih lanjut.
Dinamika Politik Memanas
Kasus ini menambah tekanan terhadap pemerintahan Yoon yang sebelumnya telah menghadapi kritik atas kebijakan ekonomi dan hubungan luar negeri. Situasi ini juga mencerminkan kerentanan sistem politik Korea Selatan, di mana persaingan kekuasaan sering kali berujung pada penyelidikan hukum terhadap pemimpin yang berkuasa.
Dengan penyelidikan yang terus berkembang, publik Korea Selatan kini menantikan bagaimana kasus ini akan memengaruhi stabilitas politik negara tersebut dan kelanjutan kepemimpinan Yoon Suk Yeol di tengah badai kontroversi.
- Penulis :
- Ahmad Ryansyah
