Pantau - Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, telah diperintahkan untuk menyerahkan dokumen terkait keputusan darurat militer yang dinyatakannya pada Selasa (3/12/2024). Keputusan itu dibatalkan DPR Korea Selatan hanya dalam hitungan jam setelah diumumkan.
Yoon dijadwalkan menghadapi sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) usai DPR menangguhkan jabatannya pada Sabtu (14/12/2024). Sidang pemakzulan perdana akan berlangsung pada Jumat (27/12/2024).
Juru bicara pengadilan, Lee Jin menyatakan, pemberitahuan resmi dikirim secara elektronik kepada Yoon pada Selasa (17/12/2024) seperti dilaporkan Yonhap News.
Pemimpin berusia 63 tahun yang sedang menghadapi tekanan ini diminta untuk menyusun strategi pembelaan dan memberikan daftar bukti terkait tuduhan pemakzulan, termasuk dakwaan pengkhianatan dan pemberontakan.
Pengacara Yoon membantah tuduhan pengkhianatan tersebut sebagai "tidak masuk akal" dan memastikan akan hadir langsung dalam sidang pengadilan.
Penolakan Yoon terhadap Penyidikan
Pada Rabu (18/12/2024) pagi, Yoon menolak memenuhi panggilan dari tim investigasi gabungan yang terdiri dari pejabat Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO), kepolisian, dan Kementerian Pertahanan (Kemhan) Korea Selatan.
Baca juga:
- Kapan MK Korsel Gelar Sidang Perdana Pemakzulan Presiden Yoon?
- Ketua Partai Kekuatan Rakyat Korsel Mundur usai Pemakzulan Presiden Yoon
Sebelumnya, pada Minggu (15/12/2024), ia juga menolak diperiksa oleh kantor kejaksaan yang sedang menyelidiki tuduhan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran lainnya.
Namun, kantor kejaksaan kini bergabung dengan tim investigasi gabungan yang dipimpin oleh CIO. Keempat lembaga tersebut akan melanjutkan penyelidikan secara bersama-sama.
Kepala CIO, Oh Dong-woon, mengatakan kepada anggota DPR Korea Selatan bahwa penolakan Yoon untuk hadir dalam pemeriksaan adalah tindakan yang "sengaja dilakukan."
Kini, jaksa telah kembali memanggil Yoon untuk pemeriksaan lanjutan pada Sabtu (21/12/2024).
Deklarasi Darurat Militer Tuai Kontroversi
Yoon mendeklarasikan darurat militer pada Selasa (3/12/2024), namun hanya beberapa jam kemudian, sebanyak 190 anggota DPR Korea Selatan berkumpul dan mengesahkan mosi untuk mencabut keputusan tersebut. Hal ini memaksa Yoon membatalkan deklarasinya.
Insiden ini memicu gelombang tuntutan pengunduran diri Yoon, termasuk dari anggota partainya sendiri, Partai Kekuatan Rakyat.
Yoon menjadi presiden pertama yang menghadapi dakwaan pengkhianatan dan pemberontakan serta pencekalan ke luar negeri. Ia juga berisiko menghadapi penahanan.
- Penulis :
- Khalied Malvino
