Pantau - Pemerintah Amerika Serikat (AS) di bawah Presiden Joe Biden memutuskan tetap memberikan label teroris kepada penguasa baru Suriah, Hayat Tahrir al-Sham (HTS), dan pemimpinnya Ahmed al-Sharaa.
Soal perubahan keputusan, itu nanti jadi urusan pemerintahan baru Donald Trump, menurut laporan The Washington Post, Rabu (8/1/2025).
Media pro Zionis itu melaporkan, mengutip pejabat AS, kalau penguasa baru Suriah mesti memutuskan hubungan mereka dengan kelompok ekstremis, terutama al-Qaeda, jika mau label terorisnya dicabut.
“Perbuatan lebih penting dari kata-kata,” ungkap seorang pejabat senior AS, yang identitasnya dirahasiakan, kepada The Wasington Post, melansir Anadolu, Kamis (9/1/2025).
Sebagai informasi, HTS sudah dicap sebagai organisasi teroris asing sejak era pertama Trump di tahun 2018.
Label ini bikin siapa pun di AS dilarang memberi dukungan material atau sumber daya ke HTS. Selain itu, ada sanksi keuangan dan potensi tuntutan hukum bagi siapa pun yang melanggar.
Juru bicara transisi Trump-Vance, Brian Hughes, bilang mereka nggak akan bahas spesifik soal status teroris ini. Tapi, dia menegaskan Trump “berkomitmen mengurangi ancaman perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah serta melindungi warga AS.”
Baca juga:
- Damaskus Rayakan Tahun Baru 2025 usai Rezim Assad Runtuh
- Pemimpin Suriah Undang Delegasi Ukraina ke Damaskus, Bahas Apa?
Sehari sebelumnya, Departemen Keuangan AS mengumumkan pelonggaran sanksi untuk membantu distribusi bantuan kemanusiaan di Suriah. Ada langkah pembebasan sanksi selama enam bulan untuk pengiriman pasokan penting ke Suriah.
“Berakhirnya rezim brutal Bashar al-Assad, yang didukung Rusia dan Iran, membuka peluang unik buat rakyat Suriah membangun kembali,” ujar Deputi Sekretaris Keuangan AS Wally Adeyemo.
Keputusan ini muncul setelah Bashar al-Assad kabur ke Rusia pada 8 Desember 2024. Kelompok anti-rezim berhasil menguasai Damaskus, menandai akhir dari rezim Partai Baath yang udah berkuasa sejak 1963.
Di tengah transisi itu, pejabat AS, termasuk Barbara Leaf, Asisten Sekretaris Negara AS untuk Urusan Timur Dekat, mengunjungi Damaskus. Gedung Putih juga menegaskan nggak ada perubahan soal status HTS.
“Kami mendengar hal-hal positif dari pemimpin HTS dan beberapa kelompok oposisi lainnya, tapi kami belum percaya ada tindakan nyata yang cukup untuk bikin keputusan saat ini,” tutur juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS, John Kirby saat briefing.
Dia menambahkan, proses ini serius dan butuh pertimbangan matang sampai waktu pemerintahannya berakhir.
- Penulis :
- Khalied Malvino
- Editor :
- Sofian Faiq
