Pantau - Kantor Perdana Menteri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu, mengungkapkan Kabinet Keamanan Israel ogah menggelar rapat untuk menyetujui kesepakatan gencatan senjata Gaza hingga Hamas mundur dari apa yang mereka sebut sebagai "krisis menit terakhir."
Baca juga: Ini Daftar Suksesor Kunci Keberhasilan Gencatan Senjata Gaza!
Kantor PM Netanyahu menuduh Hamas melanggar sebagian kesepakatan untuk mencoba "memeras konsesi menit terakhir," meskipun tidak memberikan rincian lebih lanjut.
Kabinet Keamanan Israel sebelumnya dijadwalkan untuk meratifikasi kesepakatan tersebut pada Kamis (16/1/2025). Namun, persetujuan tertunda hingga krisis terakhir ini diselesaikan.
Diberitakan sebelumnya, mediator dari Qatar mengumumkan bahwa Israel dan Hamas telah menyepakati gencatan senjata di Gaza yang akan mulai berlaku pada Minggu (19/1/2025).
Kesepakatan tersebut mencakup pertukaran sandera dan tahanan setelah konflik yang berlangsung selama 15 bulan.
Sebanyak 33 sandera Israel akan dibebaskan pada tahap pertama perjanjian, termasuk perempuan, anak-anak, lanjut usia (lansia), serta warga sipil yang sakit dan terluka.
Perdana Menteri (PM) Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani, mengungkapkan harapannya agar kesepakatan ini menjadi langkah menuju perdamaian permanen.
Baca juga: Reaksi Para Pemimpin Dunia Sambut Gencatan Senjata Gaza
"Kami berharap ini akan menjadi halaman terakhir perang, dan semua pihak akan berkomitmen untuk melaksanakan semua ketentuan perjanjian ini," ujarnya, dikutip Kamis (16/1/2025).
Gencatan senjata awal akan berlangsung selama 42 hari. Militer Israel dijadwalkan mundur dari Gaza, namun tetap berjaga di perbatasan untuk memungkinkan proses pertukaran tahanan, termasuk pengembalian jenazah, serta pemulangan orang-orang terlantar ke tempat tinggal mereka.
Jumlah tahanan Palestina yang akan dibebaskan sebagai bagian dari pertukaran ini akan diselesaikan dalam tahap kedua dan ketiga kesepakatan.
Sementara itu, Qatar, AS, dan Mesir akan memantau pelaksanaan perjanjian ini melalui badan pengawasan yang berbasis di Kairo.
Sheikh Mohammed juga menekankan, pentingnya menjaga ketenangan sebelum kesepakatan mulai berlaku.
"Kami berharap tidak ada agresi atau operasi militer selama beberapa hari ke depan," tegasnya.
Sumber: The Associated Press
- Penulis :
- Khalied Malvino
