Pantau - Presiden Palestina Mahmoud Abbas menolak rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengambil alih Jalur Gaza dan merelokasi warga Palestina ke luar wilayah tersebut.
Baca juga: Trump Ragukan Gencatan Senjata Gaza Jelang Pertemuan dengan Netanyahu
"Kami tidak akan membiarkan hak-hak rakyat kami, yang telah kami perjuangkan selama puluhan tahun, dilanggar," tegas Abbas dalam pernyataan resminya, Rabu (5/2/2025).
Abbas menekankan usulan Trump adalah pelanggaran serius terhadap hukum internasional. Dia juga menegaskan, perdamaian di kawasan Timur Tengah tak bakal terwujud tanpa berdirinya negara Palestina.
Sebelumnya, dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu di Washington pada Selasa (4/2/2025) malam, Trump mengumumkan rencana luar biasa untuk "mengambil alih" Gaza setelah ide gilanya merelokasi warga Palestina ke negara lain.
Trump mengklaim akan menyulap Gaza menjadi "Riviera Timur Tengah" melalui proyek pembangunan besar-besaran. Merespons hal itu, Abbas menegaskan Gaza adalah bagian tak terpisahkan dari tanah Palestina, bersama dengan Tepi Barat dan Yerusalem Timur.
Baca juga: Rencana Trump di Jalur Gaza Picu Kembalinya Operasi Militer Israel
"Hak-hak sah rakyat Palestina tidak bisa dinegosiasikan," tegasnya.
Ia juga menegaskan, hanya Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), sebagai perwakilan resmi rakyat Palestina, yang memiliki hak untuk menentukan masa depan mereka.
Abbas mendesak Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres dan Dewan Keamanan untuk menegakkan resolusi internasional serta melindungi hak-hak rakyat Palestina yang tidak dapat dicabut.
Rencana Trump ini sebelumnya telah memicu kecaman luas, terutama setelah ia menyarankan agar warga Palestina di Gaza direlokasi ke Yordania dan Mesir, menyebut wilayah tersebut sebagai "zona penghancuran" akibat perang Israel. Namun, Amman dan Kairo dengan tegas menolak usulan tersebut.
Baca juga: Pengambilalihan Jalur Gaza Bentuk Frustrasi AS dan Israel Hadapi Hamas
Dalam pertemuan menteri luar negeri (Menlu) enam negara Arab di Kairo pada Sabtu (1/2/2025), mereka menegaskan kembali penolakan terhadap pemindahan paksa warga Palestina dan menyerukan implementasi solusi dua negara untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina.
Usulan Trump ini muncul setelah gencatan senjata Gaza mulai berlaku pada Minggu (19/1/2025), menghentikan sementara serangan Israel yang telah menewaskan lebih dari 47.500 warga Palestina dan menghancurkan wilayah tersebut.
Sementara itu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) telah menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya (Menhan) Yoav Gallant, atas dugaan kejahatan perang dan kekerasan terhadap kemanusiaan di Gaza.
Israel juga menghadapi tuntutan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) atas agresinya di wilayah tersebut.
Sumber: Anadolu
- Penulis :
- Khalied Malvino
