Pantau - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengungkapkan pada Kamis (6/2/2025), Israel akan menyerahkan Jalur Gaza kepada pemerintahannya setelah pertempuran berakhir dan warga Palestina telah direlokasi ke tempat lain. Trump menegaskan, rencana ini tak memerlukan kehadiran tentara AS di wilayah tersebut.
Baca juga: Spanyol Tolak Usulan Israel Tampung Pengungsi Gaza
Sehari setelah mengumumkan ide "gila" terkait ambisinya menjadikan Gaza sebagai “Riviera Timur Tengah,” yang mendapat kecaman global, Israel langsung memerintahkan militernya untuk mempersiapkan skema “keberangkatan sukarela” bagi penduduk Gaza.
“Jalur Gaza akan diserahkan kepada Amerika Serikat oleh Israel setelah pertempuran selesai,” tutur Trump dalam unggahannya di Truth Social.
Menurutnya, warga Palestina “sudah direlokasi ke komunitas yang jauh lebih aman dan indah, dengan rumah-rumah baru dan modern di kawasan tersebut.”
"Tidak ada tentara AS yang diperlukan!" tegasnya.
Sementara itu, Menteri Pertahanan (Menhan) Israel, Israel Katz bilang pihaknya sudah menginstruksikan militernya untuk menyusun rencana agar warga Gaza yang hendak pergi dapat keluar secara sukarela.
Baca juga: Israel Siapkan Rencana Wujudkan Ide "Gila" Trump Ambil Alih Gaza
“Saya menyambut baik rencana berani Presiden Trump. Warga Gaza harus diberikan kebebasan untuk meninggalkan dan beremigrasi, sebagaimana yang berlaku di seluruh dunia,” tulis Katz melalui akun X-nya.
Katz menuturkan, rencananya akan mencakup jalur keluar melalui perbatasan darat serta opsi khusus untuk keberangkatan melalui laut dan udara.
Pengumuman Trump ini memicu kemarahan di seluruh Timur Tengah lantaran dilakukan saat Israel dan Hamas bersiap memasuki fase kedua pembicaraan gencatan senjata untuk mengakhiri konflik yang sudah berlangsung hampir 16 bulan.
Arab Saudi menolak mentah-mentah usulan Trump, sementara Raja Yordania Abdullah menyatakan negaranya menolak setiap upaya pencaplokan tanah maupun relokasi paksa warga Palestina.
Pejabat Hamas Basem Naim menuduh Israel mencoba menutupi kegagalannya mencapai tujuan dalam perang di Gaza.
Baca juga: Sekjen PBB Singgung Ide "Gila" Trump soal Pembersihan Etnis di Gaza
Isu relokasi paksa warga Palestina telah lama menjadi topik sensitif di Timur Tengah. Konvensi Jenewa 1949 secara tegas melarang pengusiran paksa warga di bawah pendudukan militer, yang dikategorikan sebagai kejahatan perang.
Selama 16 bulan terakhir, serangan Israel yang telah menewaskan puluhan ribu warga Gaza memaksa banyak orang hidup nomaden alias berpindah-pindah dalam wilayah tersebut demi mencari keselamatan.
Namun, mayoritas warga Palestina menolak meninggalkan Gaza karena khawatir mengalami nasib serupa dengan peristiwa Nakba pada 1948, di mana ratusan ribu warga Palestina kehilangan tanah dan rumah mereka akibat berdirinya negara Israel.
Katz juga menegaskan, negara-negara yang menentang operasi militer Israel di Gaza harus bersedia menerima pengungsi Palestina.
“Negara-negara seperti Spanyol, Irlandia, Norwegia, dan lainnya, yang telah menuduh Israel melakukan kejahatan perang di Gaza, berkewajiban secara hukum untuk mengizinkan warga Gaza masuk ke wilayah mereka,” ungkapnya.
Sumber: REUTERS
- Penulis :
- Khalied Malvino
