Pantau - Otoritas imigrasi Amerika Serikat menahan lebih dari 300 pekerja asal Korea Selatan di sebuah pabrik baterai milik Hyundai dan LG Energy Solution di Georgia, dalam investigasi kriminal terkait pelanggaran visa kerja.
Insiden ini memicu kecaman dari pemerintah Korea Selatan dan meningkatkan kekhawatiran atas masa depan investasi asing di Amerika Serikat.
Presiden Korea Selatan, Lee Jae-myung, menyebut tindakan AS sebagai "pelanggaran yang tidak adil" dan menyatakan, "Saya merasa sangat bertanggung jawab untuk melindungi warga negara saya."
Pemerintah Korsel Kirim Menlu ke Washington, 316 Pekerja Dipulangkan
Sebagai respons cepat, pemerintah Korea Selatan mengutus Menteri Luar Negeri Cho Hyun ke Washington untuk bertemu langsung dengan Menlu AS Marco Rubio pada Rabu.
Dalam pertemuan itu, Cho mendesak agar para pekerja yang ditahan segera dipulangkan tanpa merusak peluang mereka untuk kembali ke AS di masa depan.
Pesawat carter Korean Air tiba di Atlanta pada Rabu dan berangkat pada Kamis dengan membawa pulang 316 warga Korea Selatan.
Pihak AS menyatakan penggerebekan dilakukan untuk menegakkan hukum imigrasi, karena sebagian besar pekerja menggunakan visa B-1 atau ESTA yang tidak memperbolehkan aktivitas kerja di AS.
Dampak terhadap Investasi dan Masa Depan Tenaga Kerja Asing
Pabrik baterai tersebut merupakan bagian dari proyek investasi senilai 12,6 miliar dolar AS yang dijalankan Hyundai di negara bagian Georgia dan direncanakan akan mempekerjakan sekitar 8.500 orang.
Namun, penggerebekan ini dikhawatirkan dapat memperlambat pembangunan proyek tersebut.
Hyundai dan LG Energy Solution menjelaskan bahwa para pekerja yang ditahan adalah teknisi subkontrak untuk tugas sementara dan menyatakan komitmennya untuk mematuhi semua aturan imigrasi AS.
LG Energy Solution juga menghentikan seluruh perjalanan bisnis ke AS, kecuali untuk keperluan yang sangat penting.
Pejabat Gedung Putih, Tom Homan, menyatakan bahwa akan ada lebih banyak operasi penegakan hukum di tempat kerja sebagai bagian dari kebijakan imigrasi di bawah pemerintahan Trump.
Donald Trump sendiri menyebut para pekerja sebagai "orang asing ilegal", namun menegaskan bahwa investasi asing tetap disambut selama perusahaan mematuhi hukum.
Menlu AS Marco Rubio mengungkapkan bahwa Trump awalnya meminta agar para pekerja tetap tinggal untuk menyelesaikan pelatihan dan pekerjaan, namun proses pemulangan tetap dijalankan.
Menteri Keamanan Dalam Negeri AS, Kristi Noem, mendukung penggerebekan tersebut dan menyebutnya sebagai "sebuah kesempatan besar" untuk menegakkan kepatuhan terhadap kebijakan imigrasi nasional.
Upaya Diplomatik: Rencana Visa Baru untuk Dukung Bisnis Korea
Menlu Korea Selatan, Cho Hyun, mengungkapkan bahwa kedua negara sepakat membentuk kelompok kerja untuk menangani isu visa secara lebih sistematis.
Termasuk dalam pembahasan adalah rencana pembentukan kategori visa baru yang dirancang untuk mendukung kegiatan bisnis dan operasi perusahaan Korea Selatan di Amerika Serikat.
Analis memperingatkan bahwa insiden ini bisa menjadi hambatan serius bagi perusahaan asing yang ingin berinvestasi di AS, mengingat terbatasnya opsi visa untuk tenaga kerja terampil yang dibutuhkan dalam proyek-proyek besar.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
