Gen Z Korea Selatan Tak Mau Bekerja di Sektor Pelayanan Publik, Mengapa?

Pantau - Gaji rendah, budaya kerja yang kaku, dan sistem yang tidak efektif menjadi penyebab utama mundurnya generasi muda dari sektor pelayanan publik di Korea Selatan. Tren ini mencakup kaum milenial (kelahiran 1981–1996) dan Gen Z (kelahiran 1997–2012), yang semakin banyak meninggalkan pekerjaannya di sektor tersebut.

Daya Tarik Pelayanan Publik Semakin Memudar

Keamanan kerja dan sistem pensiun stabil yang dulu menjadi daya tarik utama pekerjaan ini kini kehilangan relevansi. Generasi muda merasa ekspektasi mereka tidak terpenuhi, terutama dalam hal gaji yang rendah dan budaya organisasi yang kolot.

Fenomena ini terlihat dari meningkatnya konten di YouTube dan blog yang membagikan alasan mantan pegawai muda meninggalkan pekerjaan mereka untuk mengejar karier baru.

Data Resignasi Pegawai Publik Muda

Menurut data Government Employees Pension Service, sebanyak 28.934 pegawai negeri dengan masa kerja kurang dari lima tahun mengundurkan diri antara 2018–2022. Pada 2022 saja, 13.032 pegawai meninggalkan pekerjaan mereka—lonjakan 72,6% dibandingkan 2019 (7.548 orang). Dari jumlah tersebut, 3.020 orang mengundurkan diri hanya dalam waktu satu tahun sejak penugasan pertama.

Baca juga: Ternyata Ini Alasan Gen Z Sering Pakai Fitur DnD di Ponsel

Laporan dari National Assembly Research Service sebagaimana dilansir dari The Korea Times juga mengungkapkan bahwa proporsi pegawai baru yang resign meningkat dari 17% pada 2019 menjadi 23% di 2023. Faktor utamanya meliputi gaji rendah, kekhawatiran terhadap stabilitas pensiun, serta ketidakcocokan nilai generasi muda dengan budaya kerja yang kaku.

Penurunan Minat pada Rekrutmen Pegawai Negeri

Minat terhadap pekerjaan di sektor publik juga menurun drastis. Tingkat kompetisi ujian pegawai negeri tingkat 9 pada 2024 hanya mencapai 21,8:1, terendah sejak 1992. Untuk ujian tingkat 7, angka ini turun dari 76,7:1 pada 2016 menjadi 40,6:1 pada 2024.

Upaya Pemerintah dalam Menahan Gelombang Resignasi

Pemerintah Korea mencoba mempertahankan pegawai muda dengan meningkatkan gaji. Komite Gaji Pegawai Negeri merekomendasikan kenaikan 2,5–3,3% untuk 2025, dan akhirnya disepakati kenaikan 3%. Meski ini lebih tinggi dibanding kenaikan upah minimum 2024 (1,7%), realitasnya, angka tersebut tetap tidak cukup menutupi inflasi yang meningkat setiap tahun.

Selama empat tahun terakhir, kenaikan gaji pegawai negeri tetap rendah: 0,9% (2021), 1,4% (2022), 1,7% (2023), dan 2,5% (2024). Dengan inflasi mencapai 5,1% pada 2022 dan 3,6% pada 2023, gaji riil pegawai negeri terus menurun.

Baca juga: Money Dysmorphia Menghantui Gen Z, Apa Itu?

Reformasi Budaya Kerja Jadi Fokus

Selain masalah gaji, reformasi budaya kerja menjadi prioritas. Pemerintah membentuk komite yang terdiri dari 100 pegawai muda untuk mengusulkan langkah-langkah transformasi organisasi. Hasilnya, ada 10 rekomendasi utama, seperti:

1. Menghapus kerja lembur yang dipaksakan.
2. Meningkatkan sistem serah terima tugas.
3. Menghindari kontak di luar jam kerja.
4. Mendorong komunikasi yang sopan dan menghormati.
5. Penugasan berdasarkan pengalaman dan tingkat jabatan.
6. Mendengarkan pendapat pegawai junior dalam pengambilan keputusan.
7. Menghindari delegasi tugas yang tidak diinginkan.
8. Tidak menghalangi rencana cuti pegawai.
9. Menyesuaikan beban kerja saat ada tugas baru.
10. Memperkuat pelatihan saat masa percobaan.

“Kami berkomitmen terus mendukung pegawai muda untuk beradaptasi dan berintegrasi dengan baik di sektor publik,” ujar Ko Ki-dong, Wakil Menteri Dalam Negeri dan Keselamatan.

Inovasi Manajemen di Tingkat Lokal

Beberapa pemerintah daerah mulai memperkenalkan program insentif baru untuk meningkatkan moral pegawai muda. Kota Metropolitan Daegu kini memberikan cuti layanan jangka panjang bagi pegawai baru dengan masa kerja 5–10 tahun, yang sebelumnya hanya tersedia bagi mereka dengan masa kerja di atas 10 tahun.

Baca juga: Survei : Kebanyakan Gen Z Pakai Bantuan Orang Tua Buat Lamar Kerja

Selain itu, kota ini juga mendorong fleksibilitas penggunaan cuti tahunan dan cuti orang tua, serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih santai, seperti budaya makan siang bersama.

Di Yongin, Provinsi Gyeonggi, pemerintah memperkenalkan cuti khusus bagi pegawai baru. Pegawai dengan masa kerja 1–5 tahun kini berhak mendapatkan tiga hari cuti tambahan, sebagai bagian dari upaya mempertahankan tenaga kerja muda.

Seorang pejabat kota menyatakan bahwa program-program ini diharapkan dapat membantu menahan laju pengunduran diri pegawai muda.

Kesimpulan

Krisis dalam sektor pelayanan publik Korea menunjukkan perlunya perubahan signifikan, baik dalam hal kebijakan gaji maupun budaya kerja. Dengan upaya yang terus dilakukan pemerintah dan pemerintah daerah, harapannya generasi muda dapat kembali melihat sektor publik sebagai pilihan karier yang menarik.