Pantau - Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini turut menanggapi pernyataan kontroversial Bupati Meranti Muhammad Adil soal kisruh Dana Bagi Hasil (DHB).
Ekonom senior tersebut menyatakan, ucapan Adil yang mengancam angkat senjata dan akan bergabung ke negara tetangga sebagai kategori makar.
" Jika dibiarkan wajar dan biasa-biasa saja, maka bukan tidak mungkin banyak lagi pejabat negara yang mulai mengoyak NKRI dan kesatuan bangsa akan menjadi rapuh," ujar Didik melalui keterangan tertulis, Selasa (13/12/2022).
Didik mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan DPR RI untuk memanggil Bupati Adil terkait ucapannya yang kontroversial tersebut.
"DPR dan pemerintah, dalam hal ini Mendagri bisa mengambil tindakan atas dasar hukum yang berlaku. Karena ucapan ini dapat dikategorikan makar," tegasnya.
Namun, Didik meminta pemerintah pusat perlu memperhatikan aspirasi dari pemerintah daerah terkait DHB tersebut. Menurutnya, isu otonomi dan keadilan di daerah sudah berlangsung sejak lama.
"Namun, ketika pembahasan menjadi tidak dialogis, Bupati Adil menjadi politisi yang barbar dengan menyebut Kemenkeu diisi iblis dan setan, maka persoalan menjadi lain," pungkasnya.
Sebelumnya, Bupati Meranti Muhammad Adil menyebut Kementerian Keuangan diisi iblis dan setan sebagai buntut kekecewaannya atas DHB pembagian yang dianggap tidak adil.
Pernyataan tersebut menjadi sorotan, karena ia juga mengancam ingin bergabung dengan negara tetangga Malaysia apabila pemerintah pusat tidak memperhatikan wilayahnya.
Ekonom senior tersebut menyatakan, ucapan Adil yang mengancam angkat senjata dan akan bergabung ke negara tetangga sebagai kategori makar.
" Jika dibiarkan wajar dan biasa-biasa saja, maka bukan tidak mungkin banyak lagi pejabat negara yang mulai mengoyak NKRI dan kesatuan bangsa akan menjadi rapuh," ujar Didik melalui keterangan tertulis, Selasa (13/12/2022).
Didik mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan DPR RI untuk memanggil Bupati Adil terkait ucapannya yang kontroversial tersebut.
"DPR dan pemerintah, dalam hal ini Mendagri bisa mengambil tindakan atas dasar hukum yang berlaku. Karena ucapan ini dapat dikategorikan makar," tegasnya.
Namun, Didik meminta pemerintah pusat perlu memperhatikan aspirasi dari pemerintah daerah terkait DHB tersebut. Menurutnya, isu otonomi dan keadilan di daerah sudah berlangsung sejak lama.
"Namun, ketika pembahasan menjadi tidak dialogis, Bupati Adil menjadi politisi yang barbar dengan menyebut Kemenkeu diisi iblis dan setan, maka persoalan menjadi lain," pungkasnya.
Sebelumnya, Bupati Meranti Muhammad Adil menyebut Kementerian Keuangan diisi iblis dan setan sebagai buntut kekecewaannya atas DHB pembagian yang dianggap tidak adil.
Pernyataan tersebut menjadi sorotan, karena ia juga mengancam ingin bergabung dengan negara tetangga Malaysia apabila pemerintah pusat tidak memperhatikan wilayahnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
