Pantau - Direktur Eksekutif Jaringan Muslim Madani (JMM), Syukron Jamal menilai, larangan menggelar kegiatan buka puasa bersama (bukber) bagi pejabat dan ASN sudah tepat.
Hanya saja, ia berpendapat, alasan pelarangan tersebut untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19 tidak tepat dan terkesan mengada-ada.
"Edaran larangan tersebut multitafsir dan harus lebih dikonkritkan lagi dengan aturan turunan yang jelas dan mudah dipahami, karena alasan pengendalian pandemi covid-19 yang justru kurang tepat," kata Syukron kepada media, Jumat (24/3/2023).
Baca Juga: Dukung Larangan Bukber Pejabat, Jubir Wapres: Cegah Pemborosan!
Syukron menyarankan, pihak istana sebaiknya merubah narasi larangan kegiatan tersebut. Meskipun, ia meyakini maksud larangan terkait dengan upaya agar pejabat publik memberi contoh hidup sederhana.
"Kalau kita lihat juga acara bukber yang dilakukan oleh para pejabat kita selama ini memang lebih banyak hanya seremonial, minim manfaat. Bahkan, dalam beberapa kasus malah jadi sarana gratifikasi terselubung," terangnya.
Dengan pertimbangan tersebut, menurutnya, larangan itu justru perlu didukung sebagai bentuk kebijakan pro rakyat dan komitmen presiden dalam akuntabilitas keuangan negara.
Baca Juga: Dukung Larangan Bukber, PBNU: Bagi Makanan ke Orang Miskin Saja
Terlebih, lanjutnya, banyak para pejabat dan keluarganya yang jadi sorotan publik akibat kurang empati dengan pamer harta dan kemewahan di sosial media.
"Banyak hal lain yang bisa dilakukan pejabat publik untuk menyemarakan ramadhan selain hanya mengandalkan acara seremonial saja," pungkasnya.
Hanya saja, ia berpendapat, alasan pelarangan tersebut untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19 tidak tepat dan terkesan mengada-ada.
"Edaran larangan tersebut multitafsir dan harus lebih dikonkritkan lagi dengan aturan turunan yang jelas dan mudah dipahami, karena alasan pengendalian pandemi covid-19 yang justru kurang tepat," kata Syukron kepada media, Jumat (24/3/2023).
Baca Juga: Dukung Larangan Bukber Pejabat, Jubir Wapres: Cegah Pemborosan!
Syukron menyarankan, pihak istana sebaiknya merubah narasi larangan kegiatan tersebut. Meskipun, ia meyakini maksud larangan terkait dengan upaya agar pejabat publik memberi contoh hidup sederhana.
"Kalau kita lihat juga acara bukber yang dilakukan oleh para pejabat kita selama ini memang lebih banyak hanya seremonial, minim manfaat. Bahkan, dalam beberapa kasus malah jadi sarana gratifikasi terselubung," terangnya.
Dengan pertimbangan tersebut, menurutnya, larangan itu justru perlu didukung sebagai bentuk kebijakan pro rakyat dan komitmen presiden dalam akuntabilitas keuangan negara.
Baca Juga: Dukung Larangan Bukber, PBNU: Bagi Makanan ke Orang Miskin Saja
Terlebih, lanjutnya, banyak para pejabat dan keluarganya yang jadi sorotan publik akibat kurang empati dengan pamer harta dan kemewahan di sosial media.
"Banyak hal lain yang bisa dilakukan pejabat publik untuk menyemarakan ramadhan selain hanya mengandalkan acara seremonial saja," pungkasnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
