Pantau - Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan kronologis munculnya narasi transaksi mencurigakan di lingkungan Kementerian Keuangan senilai lebih dari Rp300 triliun. Ia mengaku kaget saat Menko Polhukam Mahfud MD membeberkan itu ke publik perta kali.
"Kronologis bisa kami share, jadi kami sampaikan satu pada Rabu tanggal 8 Maret, Pak Mahfud sampaikan ke media ada transaksi mencurigakan di Kemenkeu Rp300 triliun. Kami kaget karena mendengarnya dalam bentuk berita di media," kata Menkeu Sri Mulyani di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (27/3/2023).
Dirinya mengatakan bahwa saat itu pihaknya belum mendapatkan surat resmi dari Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kemudian surat dari Kepala PPATK Ivan Yustiavandana baru diterima per tanggal 9 Maret 2023.
"Kamis tanggal 9/3/2023, kepala PPATK baru mengirim surat nomornya SR/2748/AT.01.01/III Tahun 2023. Surat itu tertanggal 7 Maret, tapi baru kami terima by hand tanggal 9 Maret. Tanggal 8 (Maret) sehari sebelumnya sudah disampaikan ke publik yang kami belum menerima," tutur Sri Mulyani.
Menkeu Sri Mulyani mengatakan surat yang diberikan berisi 36 lampiran ditujukan kepada Inspektorat Jenderal Kemenkeu periode 2009-2023. Totalnya ada 196 surat di dalam 36 halaman lampiran.
"Surat pertama tidak ada data mengenai nilai uang, jadi hanya surat ini kami pernah kirim tanggal sekian, nomor sekian, dengan nama orang-orang yang tercantum di dalam surat tersebut atau yang disebutkan yang diselidiki oleh PPATK," kata Sri Mulyani.
"Kami juga bingung, tanggal 9 Maret belum terima surat, tapi belum ada angkanya. Saya minta Pak Ivan, surat yang ada angkanya di mana, karena kami tidak bisa berkomentar," sambungnya.
Dirinya menjelaskan bahwa tanggal 11 Maret 2023, Menko Polhukam Mahfud Md datang ke kantornya untuk menjelaskan. Di sana disebut jika transaksi Rp 300 triliun bukan di Kemenkeu.
"Hari Sabtu Pak Mahfud datang ke kantor kami, untuk jelaskan transaksi Rp 300 T bukan transaksi di Kemenkeu, tapi kami belum menerima suratnya. Jadi kami belum menerima suratnya, belum bisa komentar," ujar Sri Mulyani.
"Kronologis bisa kami share, jadi kami sampaikan satu pada Rabu tanggal 8 Maret, Pak Mahfud sampaikan ke media ada transaksi mencurigakan di Kemenkeu Rp300 triliun. Kami kaget karena mendengarnya dalam bentuk berita di media," kata Menkeu Sri Mulyani di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (27/3/2023).
Dirinya mengatakan bahwa saat itu pihaknya belum mendapatkan surat resmi dari Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kemudian surat dari Kepala PPATK Ivan Yustiavandana baru diterima per tanggal 9 Maret 2023.
"Kamis tanggal 9/3/2023, kepala PPATK baru mengirim surat nomornya SR/2748/AT.01.01/III Tahun 2023. Surat itu tertanggal 7 Maret, tapi baru kami terima by hand tanggal 9 Maret. Tanggal 8 (Maret) sehari sebelumnya sudah disampaikan ke publik yang kami belum menerima," tutur Sri Mulyani.
Menkeu Sri Mulyani mengatakan surat yang diberikan berisi 36 lampiran ditujukan kepada Inspektorat Jenderal Kemenkeu periode 2009-2023. Totalnya ada 196 surat di dalam 36 halaman lampiran.
"Surat pertama tidak ada data mengenai nilai uang, jadi hanya surat ini kami pernah kirim tanggal sekian, nomor sekian, dengan nama orang-orang yang tercantum di dalam surat tersebut atau yang disebutkan yang diselidiki oleh PPATK," kata Sri Mulyani.
"Kami juga bingung, tanggal 9 Maret belum terima surat, tapi belum ada angkanya. Saya minta Pak Ivan, surat yang ada angkanya di mana, karena kami tidak bisa berkomentar," sambungnya.
Dirinya menjelaskan bahwa tanggal 11 Maret 2023, Menko Polhukam Mahfud Md datang ke kantornya untuk menjelaskan. Di sana disebut jika transaksi Rp 300 triliun bukan di Kemenkeu.
"Hari Sabtu Pak Mahfud datang ke kantor kami, untuk jelaskan transaksi Rp 300 T bukan transaksi di Kemenkeu, tapi kami belum menerima suratnya. Jadi kami belum menerima suratnya, belum bisa komentar," ujar Sri Mulyani.
- Penulis :
- renalyaarifin
