Pantau - Kementerian Keuangan buka suara soal penggadaian kantor Bupati Meranti ke bank oleh Bupati Meranti nonaktif, Muhammad Adil senilai Rp100 miliar. Pihaknya menegaskan tak pernah mengeluarkan izin penggadaian tersebut.
"Kementerian Keuangan membantah telah memberi persetujuan gadai aset milik Pemkab Meranti. Yang benar, Kemenkeu menyetujui pelebaran defisit Kabupaten Meranti yang akan ditutup dengan pinjaman daerah," kata Staf Khusus Kementerian Keuangan, Yustinus Prastowo, dikutip pada akun Twitter pribadinya, Kamis (20/4/2023).
Ia mengatakan bahwa dalam kasus di Pemkab Meranti, pihaknya tidak pernah merekomendasikan adanya jaminan dalam pinjaman daerah. Kemenkeu meminta proses pinjaman yang dilakukan oleh Pemkab Meranti secara kredibel dan sesuai aturan yang berlaku.
"Untuk persetujuan, itu bukan untuk meminjam. Pinjaman harus tetap dilakukan secara kredibel sesuai tata kelola pemerintahan yang baik," katanya.
Rekomendasi dari Kemenkeu itu tertuang dalam surat S-69/MK.7/2022 tertanggal 22 Juni. Dalam surat itu tidak tertuang adanya rekomendasi penggadaian kantor Bupati Meranti yang dianjurkan oleh Kementerian Keuangan.
"Jadi, tidak benar dan menyesatkan jika gadai gedung milik Pemkab Meranti tersebut dan disetujui Kemenkeu. Ketentuan, mekanisme, tata kelola dan akuntabilitas pinjaman telah diatur secara jelas," kata Prastowo.
"Beberapa daerah menggunakan skema pinjaman untuk menutup defisit dan tetap memerintahan tata kelola yang baik," sambungnya.
Sebelumnya, M Adil menggadaikan tanah dan bangunan kantor bupati Rp100 miliar. Namun dana tersebut baru cair setengahnya.
“Baru cair sekitar Rp50 miliar. Belum full,” kata Plt Bupati Kepulauan Meranti, Asmar, Sabtu (15/4/2023).
Kantor bupati digadaikan baru terungkap saat Adil ditahan KPK. Dana tersebut diduga akan digunakan Adil untuk membangun infrastruktur.
Asmar mengatakan dana tersebut dikeluarkan bank sesuai bobot proyek yang dikerjakan. Jika proyek tuntas 30 persen, maka dana yang bisa dicairkan hanya sebesar 30 persen dari total pinjaman.
“Dikeluarkan sesuai (progres) pekerjaan infrastrukturnya. Kalau 30 persen pekerjaan, maka dibayarkan 30 persen,” terang Asmar.
Diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, Wali Kota Bandung Yana Mulyana terjaring dalam OTT tersebut.
“Beberapa orang yang ditangkap, di antaranya, benar Wali Kota Bandung,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Sabtu (15/4/2023).
OTT dilakukan KPK pada Jumat kemarin terkait dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Bandung.
Dalam catatan kami, OTT ini merupakan kali kedua di tahun 2023 yang melibatkan kepala daerah. Sebelumnya KPK melakukan OTT terhadap Bupati Kepulauan Meranti, Riau, Muhammad Adil.
"Kementerian Keuangan membantah telah memberi persetujuan gadai aset milik Pemkab Meranti. Yang benar, Kemenkeu menyetujui pelebaran defisit Kabupaten Meranti yang akan ditutup dengan pinjaman daerah," kata Staf Khusus Kementerian Keuangan, Yustinus Prastowo, dikutip pada akun Twitter pribadinya, Kamis (20/4/2023).
Ia mengatakan bahwa dalam kasus di Pemkab Meranti, pihaknya tidak pernah merekomendasikan adanya jaminan dalam pinjaman daerah. Kemenkeu meminta proses pinjaman yang dilakukan oleh Pemkab Meranti secara kredibel dan sesuai aturan yang berlaku.
"Untuk persetujuan, itu bukan untuk meminjam. Pinjaman harus tetap dilakukan secara kredibel sesuai tata kelola pemerintahan yang baik," katanya.
Rekomendasi dari Kemenkeu itu tertuang dalam surat S-69/MK.7/2022 tertanggal 22 Juni. Dalam surat itu tidak tertuang adanya rekomendasi penggadaian kantor Bupati Meranti yang dianjurkan oleh Kementerian Keuangan.
"Jadi, tidak benar dan menyesatkan jika gadai gedung milik Pemkab Meranti tersebut dan disetujui Kemenkeu. Ketentuan, mekanisme, tata kelola dan akuntabilitas pinjaman telah diatur secara jelas," kata Prastowo.
"Beberapa daerah menggunakan skema pinjaman untuk menutup defisit dan tetap memerintahan tata kelola yang baik," sambungnya.
Sebelumnya, M Adil menggadaikan tanah dan bangunan kantor bupati Rp100 miliar. Namun dana tersebut baru cair setengahnya.
“Baru cair sekitar Rp50 miliar. Belum full,” kata Plt Bupati Kepulauan Meranti, Asmar, Sabtu (15/4/2023).
Kantor bupati digadaikan baru terungkap saat Adil ditahan KPK. Dana tersebut diduga akan digunakan Adil untuk membangun infrastruktur.
Asmar mengatakan dana tersebut dikeluarkan bank sesuai bobot proyek yang dikerjakan. Jika proyek tuntas 30 persen, maka dana yang bisa dicairkan hanya sebesar 30 persen dari total pinjaman.
“Dikeluarkan sesuai (progres) pekerjaan infrastrukturnya. Kalau 30 persen pekerjaan, maka dibayarkan 30 persen,” terang Asmar.
Diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, Wali Kota Bandung Yana Mulyana terjaring dalam OTT tersebut.
“Beberapa orang yang ditangkap, di antaranya, benar Wali Kota Bandung,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Sabtu (15/4/2023).
OTT dilakukan KPK pada Jumat kemarin terkait dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Bandung.
Dalam catatan kami, OTT ini merupakan kali kedua di tahun 2023 yang melibatkan kepala daerah. Sebelumnya KPK melakukan OTT terhadap Bupati Kepulauan Meranti, Riau, Muhammad Adil.
- Penulis :
- renalyaarifin
