Pantau - Komisi IV DPR RI mewacanakan pembentukan panitia kerja (panja) menindaklanjuti polusi udara yang kian memburuk di Jakarta belakangan ini.
Ketua Komisi IV DPR RI Sudin menyebut, panja polusi udara tersebut bakal dibentuk pekan depan.
Panja itu, kata Sudin, dibentuk bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) selaku mitra dari Komisi IV DPR RI.
"Nanti panja itu kami umumkan waktu rapat kerja dengan LHK. Rencananya minggu depan," kata Sudin kepada wartawan di gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Rabu (23/8/2023).
Politisi PDIP ini menyebut, panja polusi udara bakal lebih dulu disepakati bersama KLHK. Panja bakal langsung bekerja setelah dibentuk jika sudah disetujui.
"Langsung, langsung kita, kan kita harus ada kesepakatan dengan pemerintah bahwa kami ingin membuat panja," tuturnya.
Sudin menuturkan, polemik polusi udara ini tak hanya menjadi tanggungjawab KLHK. Sudin mengaku, menerima laporan KLHK tak memperoleh informasi Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terkait jumlah produksi kendaraan.
"Jadi tanggapan saya perihal polusi udara di Jakarta itu bukan hanya menjadi tanggung jawab LHK, tetapi tanggung jawab beberapa kementerian, salah satu contoh. Saya tanyakan dengan Kementerian LHK ada nggak pelaporan pembuatan atau produksi motor atau mobil dari Kementerian Perindustrian. Karena emisi gas buang itu kan besar juga dari sepeda motor, mobil, polusi dari pabrik, penggunaan batu bara, dan lain-lain. Mereka bilang nggak ada," ujarnya.
Sudin mengatakan, penerapan kebijakan work from home (WFH) bagi para aparatur sipil negara (ASN) bukan solusi jangka panjang. Sudin menegaskan, perlu adanya solusi dalam mengatasi polemik polusi udara untuk jangka panjang.
"Mau WFH, kalau cuma dua bulan kan hanya, ini kan bukan langkah yang jangka panjang, ini kan hanya sekadar sementara. Yang kita pikirkan jangka panjang bagaimana," ujarnya.
- Penulis :
- Khalied Malvino
