Pantau - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan adanya tekanan dari sejumlah pihak, termasuk pejabat, yang melobi dirinya untuk memaafkan seorang pengamat pertanian yang diduga terlibat dalam proyek fiktif senilai Rp5 miliar di lingkungan Kementerian Pertanian.
Amran menyatakan penolakannya terhadap lobi tersebut lantaran menganggap kasus itu menyangkut kepentingan rakyat kecil dan bukan perkara pribadi.
"Banyak yang melobi. Banyak yang melobi. Pejabat ada yang melobi saya. Mengatakan 'tolong dimaafkan'. Nggak. Aku membela rakyat kecil", tegas Amran saat ditemui di Jakarta, Kamis (17/4).
Menurutnya, pengamat yang dimaksud telah menyebarkan opini tanpa dasar dan diduga terlibat dalam proyek fiktif yang merugikan negara.
Ia menyebut penolakan terhadap permintaan maaf tersebut adalah bentuk nyata keberpihakan pada petani dan masyarakat bawah.
"Dan ada yang melobi saya untuk dimaafkan. Nggak, itu atas nama rakyat. Bukan atas nama menteri. Nggak. Saya katakan nggak", lanjutnya.
Amran mengakui adanya tekanan agar bersikap lunak, namun ia memilih untuk menjaga integritas dan tidak memberi ruang bagi korupsi.
"Kalau memang harus ada risikonya, aku yang terima. Tapi kami sudah siap segala sesuatu risikonya demi rakyat Indonesia, demi petani Indonesia", ujarnya.
Sorotan pada Proyek Fiktif dan Tegas Tolak Korupsi
Amran mengungkapkan bahwa pengamat yang dimaksud bukan sosok asing di lingkungan kementeriannya, bahkan merupakan seorang guru besar dari perguruan tinggi ternama yang pernah mendapatkan sejumlah proyek.
Meski tidak menyebut inisial atau waktu pelaksanaan proyek tersebut, Amran menjelaskan bahwa berdasarkan audit internal ditemukan 23 pelanggaran dalam pengadaan barang dan jasa.
"Barang yang diadakan tidak digunakan. Banyak proyek yang fiktif dan tidak sesuai kontrak. Setelah saya menjabat kembali, tidak ada lagi ruang untuk praktik korupsi", ungkapnya.
Ia menuding kritik tajam dari pengamat tersebut mulai bermunculan setelah ruang korupsi ditutup oleh pihak kementerian.
"Karena itulah, dia mulai melancarkan kritik yang tendensius dan tidak berdasar", tambah Amran.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa Kementerian Pertanian terbuka terhadap kritik yang konstruktif dan berbasis data.
Baginya, kritik membangun sangat penting untuk memperbaiki tata kelola sektor pertanian.
Ia menegaskan bahwa integritas adalah harga mati di lingkungan kementeriannya dan tidak ada pihak yang kebal hukum.
"Ini adalah musuh negara. Jangan karena dia pengamat lalu merasa tak bisa disentuh hukum. Tidak ada pihak yang kebal hukum, termasuk pengamat bahkan pegawai Kementan sendiri", tegasnya.
Amran juga meminta publik bersabar menanti proses hukum yang tengah berjalan dan memastikan bahwa pemerintah berkomitmen menegakkan hukum secara adil dan tanpa pandang bulu.
- Penulis :
- Arian Mesa
