Pantau - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan bahwa Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) 2025–2045 difokuskan pada transformasi digital serta peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur negara.
GDRBN dirancang untuk mewujudkan birokrasi kelas dunia pada 2045 yang kolaboratif, kapabel, dan berintegritas, dengan mengedepankan pendekatan human-based.
Strategi reformasi ini menargetkan digitalisasi pemerintahan yang berorientasi pada penciptaan nilai publik, penguatan kompetensi aparatur, lembaga yang adaptif, serta pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif.
Indeks Reformasi Birokrasi Meningkat, Jawa Barat dan Surabaya Jadi yang Terbaik
Program utama GDRBN mencakup penguatan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah (SAKP), pembangunan pemerintah digital, dan transformasi layanan publik yang menekankan kolaborasi antarlembaga untuk mencapai outcome pembangunan nasional.
Transformasi digital kini tidak lagi sebatas digitalisasi prosedur, melainkan diarahkan pada efisiensi, aksesibilitas, dan dampak nyata bagi masyarakat.
Dalam Rakor Kebijakan RB 2025–2029, Kementerian PANRB memberikan apresiasi kepada instansi dengan indeks reformasi birokrasi terbaik tahun 2024.
Rata-rata indeks RB menunjukkan peningkatan signifikan: kementerian/lembaga naik menjadi 82,98, provinsi 74,63, dan kabupaten/kota 69,46.
Deputi Bidang RB, Erwan Agus Purwanto, mendorong instansi dengan capaian tinggi untuk membagikan praktik terbaik dan memperkuat kolaborasi antarlembaga.
Instansi terbaik dalam indeks RB 2024 antara lain Provinsi Jawa Barat, Bali, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan serta Kota Surabaya, Denpasar, Hulu Sungai Selatan, Padang, dan Sinjai.
Daerah dengan peningkatan indeks tertinggi (delta) meliputi Kabupaten Berau, Halmahera Selatan, Provinsi Maluku, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Sijunjung.
- Penulis :
- Gian Barani
- Editor :
- Gian Barani
