Pantau - Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kementerian Hukum dan HAM, Widodo, menegaskan bahwa peningkatan layanan publik hanya bisa tercapai melalui inovasi dan kolaborasi yang kuat di seluruh lini organisasi.
Pernyataan tersebut disampaikan Widodo dalam apel pagi yang digelar di Jakarta pada Senin, 19 Mei 2025.
Widodo menyebut bahwa pelayanan publik yang prima tidak hanya bergantung pada sistem, tetapi juga pada kinerja maksimal dan integritas aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
Menurutnya, inovasi merupakan kunci dalam menjawab tantangan global dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
Widodo menjelaskan bahwa inovasi tidak selalu berarti teknologi tinggi, tetapi dapat dimulai dari perubahan kecil seperti kedisiplinan dan empati dalam bekerja.
Ia menyampaikan, "Jika kita mampu mendefinisikan masalah dengan tepat, kita hampir memiliki solusinya."
Dorong Program Ekonomi dan Pelayanan Hukum Lewat Sinergi Lintas Sektor
Dirjen AHU juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor sebagai bagian dari strategi peningkatan layanan publik, terutama dalam mendukung program strategis pemerintah seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP).
Program KDMP/KKMP merupakan inisiatif pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berbasis gotong royong dan kekeluargaan, dengan tujuan memperkuat ekonomi lokal.
Program tersebut mulai dilaksanakan di Jawa Barat dan melibatkan sejumlah kementerian serta lembaga melalui forum musyawarah desa.
Widodo menegaskan bahwa inovasi tidak akan berarti tanpa kolaborasi, dan keberhasilan transformasi pelayanan publik sangat bergantung pada komitmen semua unsur organisasi.
Ia mengingatkan bahwa nilai dasar Kementerian Hukum dan HAM adalah profesionalisme, akuntabilitas, sinergi, transparansi, dan inovasi.
Dirjen AHU mengajak seluruh ASN untuk terus berpikir kreatif, terbuka terhadap perubahan, dan bertumbuh demi pelayanan hukum yang unggul serta berpihak kepada masyarakat.
- Penulis :
- Balian Godfrey
