Pantau - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifatul Choiri Fauzi, menekankan pentingnya peningkatan keterlibatan perempuan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2025 dan tahun-tahun mendatang.
Pernyataan tersebut disampaikan saat ia menjalankan tugas sebagai anggota Amirulhaj 2025 di Makkah.
Pelayanan Harus Responsif terhadap Kebutuhan Jamaah Perempuan
"Jamaah perempuan tahun ini lebih banyak dibandingkan laki-laki. Maka kami ingin memastikan pelayanan yang diterima jamaah perempuan benar-benar sesuai kebutuhan mereka".
Arifatul menyoroti masih terbatasnya jumlah petugas perempuan seperti pembimbing ibadah, tenaga kesehatan, dan wartawan yang bertugas di Tanah Suci.
Kondisi ini menjadi tantangan karena jamaah perempuan memerlukan pendekatan yang berbeda, khususnya dalam aspek fikih ibadah dan bimbingan spiritual.
"Mustasyar diny perempuan tahun ini hanya dua orang. Ini menjadi catatan penting untuk evaluasi dan perbaikan tahun depan".
Ia juga mengangkat persoalan sanitasi sebagai salah satu isu krusial.
Antrean toilet perempuan cenderung lebih panjang karena durasi penggunaan yang lebih lama, terutama bagi jamaah lansia.
Ia mendorong penambahan jumlah toilet perempuan untuk meningkatkan kenyamanan selama beribadah.
Perlu Peliputan Inklusif dan Komitmen Layanan Ramah Gender
Jumlah wartawan perempuan yang masih sedikit juga disorot sebagai hambatan untuk menghasilkan peliputan yang inklusif dan mencerminkan pengalaman jamaah secara utuh.
Kementerian PPPA berkomitmen untuk mendorong penyelenggaraan haji yang lebih ramah terhadap kebutuhan perempuan.
" Kami ingin memastikan kebutuhan khusus perempuan, termasuk urusan alat reproduksi, menstruasi, dan kondisi istihadoh, terakomodasi secara tepat dalam layanan haji".
Tahun ini, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) mengusung tema perbaikan layanan berbasis kebutuhan jamaah, dengan fokus pada perempuan, lansia, dan disabilitas.
Kuota jamaah haji Indonesia tahun ini mencapai lebih dari 221.000 orang, dengan mayoritas berasal dari kalangan perempuan dan lansia.
Arifatul menyatakan bahwa pendekatan layanan berbasis kebutuhan sangat relevan dan mendesak untuk dilanjutkan dan diperkuat.
Ia berharap seluruh temuan dan rekomendasi dari tim Amirulhaj dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih responsif terhadap gender pada penyelenggaraan haji di masa mendatang.
- Penulis :
- Balian Godfrey
