Pantau - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto secara resmi menyerahkan Initial Memorandum (IM) kepada Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann di sela-sela Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) Dewan OECD 2025 yang berlangsung di Paris, Prancis, pada Selasa, 3 Juni 2025.
Penyerahan dokumen ini menjadi bukti nyata komitmen Indonesia dalam proses aksesi ke Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).
Airlangga menyampaikan bahwa Sekjen OECD sangat terkesan terhadap kerja sama lintas kementerian yang solid serta komitmen tinggi dari Indonesia.
"Mathias Cormann sangat impress dengan teamwork dan komitmen Indonesia," kata Airlangga.
Ia juga menegaskan bahwa penyusunan IM dilakukan secepatnya sebagai bentuk keseriusan Presiden Prabowo.
"Ini merupakan kerja lintas pemerintahan yang kami selesaikan cepat sebagai komitmen Presiden Prabowo," tambahnya.
Indonesia menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang memulai proses aksesi dan juga negara pertama yang menyerahkan Initial Memorandum kepada OECD.
Proses Aksesi Indonesia Berlangsung Cepat dan Terstruktur
Proses menuju aksesi Indonesia ke OECD terbilang berlangsung dalam waktu singkat dan penuh capaian signifikan.
Pemerintah Indonesia mengirimkan surat intensi aksesi pada 14 Juli 2023.
Selanjutnya, diskusi awal disetujui pada 20 Februari 2024, diikuti dengan adopsi Peta Jalan Aksesi pada 29 Maret 2024.
Dokumen peta jalan tersebut diserahkan pada PTM Dewan OECD 2024 yang berlangsung pada Mei tahun lalu.
Initial Memorandum Indonesia terdiri dari 32 bab yang mencakup asesmen terhadap regulasi, standar, dan praktik nasional dibandingkan dengan 240 instrumen hukum OECD di 25 bidang kebijakan.
Dokumen ini akan menjadi dasar untuk proses selanjutnya, yakni technical review.
Sekjen OECD menyambut penyerahan IM sebagai tonggak sejarah dalam hubungan OECD dengan Indonesia.
"Penyampaian memorandum awal oleh Indonesia merupakan momen bersejarah bagi OECD," ujar Mathias Cormann.
Ia menilai bahwa proses ini menandai dimulainya fase teknis dari aksesi Indonesia dan akan membawa dampak positif secara langsung kepada masyarakat.
"Ini adalah awal dari perjalanan transformasional yang positif yang akan memberikan manfaat nyata bagi warga Indonesia," katanya.
Manfaat tersebut antara lain mencakup peningkatan investasi, pertumbuhan ekonomi baru, kenaikan pendapatan, dan standar hidup yang lebih baik.
Komitmen Tambahan Indonesia: Perangi Korupsi dan Perkuat Tata Kelola
Selain IM, Airlangga juga menyerahkan surat dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tertanggal 28 Mei 2025.
Surat tersebut menyatakan keinginan Indonesia untuk bergabung dalam Konvensi Anti-Suap OECD dan Kelompok Kerja Anti-Suap.
Airlangga menekankan bahwa hal ini merupakan bentuk nyata komitmen Indonesia dalam memperkuat tata kelola dan memberantas korupsi lintas negara.
Pemerintah akan menyiapkan strategi untuk mendukung aksesi ke konvensi tersebut.
OECD saat ini memiliki 38 negara anggota, di mana 87 persen di antaranya merupakan negara maju.
Organisasi ini mewakili 46 persen dari produk domestik bruto (PDB) dunia dan 70 persen perdagangan global.
Keanggotaan Indonesia diharapkan mendorong transformasi struktural nasional menuju Visi Indonesia Emas 2045 serta memperkuat kepemimpinan Indonesia di level global.
Sebagai bagian dari tindak lanjut, Sekjen OECD dijadwalkan akan berkunjung ke Jakarta pada 26–28 Oktober 2025.
Kunjungan tersebut bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 dan menjadi momen penting untuk mendorong partisipasi pemuda dalam agenda reformasi menuju keanggotaan penuh Indonesia di OECD.
- Penulis :
- Arian Mesa
- Editor :
- Tria Dianti
