Pantau - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB, Oleh Soleh, menanggapi rencana TNI Angkatan Darat yang akan merekrut 24 ribu prajurit untuk membentuk Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP).
Ia menilai rencana tersebut merupakan kebijakan strategis yang harus dikaji secara matang dari berbagai aspek.
“Saya mengingatkan agar rencana ini tidak bersifat reaktif atau seremonial, melainkan betul-betul berdasarkan kajian strategis yang mempertimbangkan situasi geopolitik, postur pertahanan, serta efisiensi anggaran negara,” ujar Oleh.
Menurutnya, setiap langkah perencanaan harus mencerminkan kebutuhan riil pertahanan negara, mempertimbangkan ketersediaan anggaran, dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap struktur organisasi TNI ke depan.
Komisi I Akan Awasi dan Dorong Uji Kelayakan Sebelum Kebijakan Diimplementasikan
Oleh juga menekankan bahwa pembentukan BTP harus berdasarkan kebutuhan yang jelas, bukan sekadar menambah struktur baru.
Ia mengingatkan agar tidak terjadi tumpang tindih fungsi dengan satuan teritorial yang sudah ada seperti kodim dan koramil.
“Jangan sampai kita membuat struktur baru tanpa evaluasi atas efektivitas satuan yang sudah ada. Ini bisa menimbulkan pemborosan sumber daya manusia dan anggaran,” tegasnya.
Ia mendorong adanya koordinasi antara TNI, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Keuangan agar rekrutmen dan pembentukan batalyon baru sejalan dengan prioritas pembangunan nasional dan prinsip good governance.
Komisi I DPR RI, lanjut Oleh, akan terus mengawasi rencana ini dan mendorong dilakukan uji kelayakan serta studi kebutuhan sebelum implementasi.
Ia memastikan bahwa Komisi I akan membahas lebih lanjut rencana tersebut bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dalam waktu dekat.
“Kita dukung penguatan TNI, tapi harus berdasarkan kebutuhan objektif dan perencanaan yang tepat. Ini soal masa depan pertahanan negara,” tutupnya.
- Penulis :
- Balian Godfrey
