Pantau - Komisi V DPR RI bersama tujuh kementerian dan lembaga mitra kerja menyepakati pagu indikatif untuk Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 dalam Rapat Kerja yang digelar Kamis, 10 Juli 2025, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta.
Backlog Anggaran Capai Rp146 Triliun, Komisi V Siap Perjuangkan Tambahan
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi V DPR RI Lasarus ini menjadi langkah awal dalam penyusunan RAPBN 2026.
Komisi V berkomitmen mengawal dan memperjuangkan tambahan anggaran untuk menutupi backlog atau kekurangan anggaran yang belum terakomodasi dalam pagu indikatif.
Berikut rincian kebutuhan, pagu indikatif, dan backlog anggaran dari masing-masing mitra kerja Komisi V DPR RI:
Kementerian Pekerjaan Umum
- Kebutuhan: Rp139,73 triliun
- Pagu indikatif: Rp70,85 triliun
- Backlog: Rp68,88 triliun
Kementerian Perhubungan
- Kebutuhan: Rp48,89 triliun
- Pagu indikatif: Rp24,40 triliun
- Backlog: Rp24,48 triliun
Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi
- Kebutuhan: Rp3,36 triliun
- Pagu indikatif: Rp1,59 triliun
- Backlog: Rp1,77 triliun
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Kebutuhan: Rp49,85 triliun
- Pagu indikatif: Rp1,82 triliun
- Backlog: Rp48,03 triliun
Kementerian Transmigrasi
- Kebutuhan: Rp2,23 triliun
- Pagu indikatif: Rp1,90 triliun
- Backlog: Rp329 miliar
BMKG
- Kebutuhan: Rp3,55 triliun
- Pagu indikatif: Rp1,89 triliun
- Backlog: Rp1,66 triliun
Basarnas
- Kebutuhan: Rp2,27 triliun
- Pagu indikatif: Rp1,11 triliun
- Backlog: Rp1,26 triliun
- Total backlog dari ketujuh mitra mencapai sekitar Rp146 triliun.
Infrastruktur dan Mitigasi Bencana Masuk Program Prioritas
Sejumlah program nasional yang terdampak kekurangan anggaran antara lain pembangunan infrastruktur jalan, pengembangan transportasi publik, kawasan permukiman, serta kesiapsiagaan dan mitigasi bencana oleh BMKG dan Basarnas.
Ketua Komisi V, Lasarus, menyatakan bahwa hasil kesepakatan pagu indikatif ini akan segera disampaikan ke Badan Anggaran DPR RI untuk pembahasan lanjutan.
“Komisi V dan seluruh mitra sepakat untuk mengawal dan memperjuangkan penambahan anggaran backlog agar program-program prioritas nasional bisa terlaksana,” tegasnya.
Rapat ini juga berfungsi sebagai forum sinkronisasi anggaran antar-kementerian agar pelaksanaan program pembangunan 2026 lebih efektif, efisien, dan sesuai prioritas nasional.
Kesepakatan rapat disetujui seluruh anggota Komisi V DPR RI dan mitra kerja, dan disahkan melalui ketukan palu oleh Ketua Komisi.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
- Editor :
- Aditya Yohan
