Pantau Flash
HOME  ⁄  Nasional

Deputi BPKH Raih Gelar Doktor dari UI, Teliti Strategi Orkestrasi Ekosistem Keuangan Haji

Oleh Ahmad Yusuf
SHARE   :

Deputi BPKH Raih Gelar Doktor dari UI, Teliti Strategi Orkestrasi Ekosistem Keuangan Haji
Foto: Deputi BPKH Raih Gelar Doktor dari UI, Teliti Strategi Orkestrasi Ekosistem Keuangan Haji(Sumber: ANTARA/HO-BPKH)

Pantau - Eko Surya Lesmana, Deputi Manajemen Risiko Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), resmi meraih gelar doktor dalam bidang Ilmu Manajemen Stratejik dari Universitas Indonesia setelah mempertahankan disertasi yang mengkaji strategi pengelolaan ekosistem keuangan haji oleh BPKH.

Sidang terbuka promosi doktor digelar di Gedung Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI).

Eko menyampaikan bahwa “melalui model orkestrasi dan penguatan nilai kebangsaan lewat corporate citizenship, BPKH dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan haji sekaligus memperkuat kualitas anggota ekosistemnya.”

Model Orkestrasi untuk Lembaga Publik Nirlaba

Disertasi Eko berjudul Efektivitas Orkestrasi Ekosistem Institusi Pemerintah: Dampak dari Corporate Citizenship hingga Kinerja Institusi Pemerintah – Suatu Penelitian Ekosistem Keuangan Haji.

Dalam risetnya, Eko mengkaji peran strategis BPKH sebagai institusi pemerintah nirlaba yang berbeda dari model lembaga pengelola dana haji di Malaysia dan Brunei Darussalam, yang berbentuk entitas korporasi.

BPKH mengorkestrasi ekosistem keuangan haji dengan melibatkan bank syariah, manajer investasi, dan lembaga zakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan model orkestrasi jaringan Dhanaraj dan Parkhe (2006).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan corporate citizenship terbukti meningkatkan knowledge mobility dan innovation value proposition dalam ekosistem.

Namun, aspek managing innovation appropriability tidak berpengaruh signifikan, yang menurut Eko disebabkan oleh tingginya persepsi risiko terhadap inovasi di sektor publik.

Ia menegaskan bahwa institusi pemerintah tetap bisa menjalankan peran sentral dalam mengelola ekosistem sektor publik tanpa harus menjadi korporasi, “asalkan mampu mendorong kesamaan tujuan, berbagi pengetahuan, dan menciptakan solusi inovatif bagi para pemangku kepentingan.”

Penulis :
Ahmad Yusuf