Pantau.com - Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno menilai rencana peleburan BP Batam sarat dengan muatan politis. Menurut Sandi, hal itu membuat adanya ketidakpastian dalam iklim investasi dan usaha.
Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini pun mengingatkan pemerintah untuk tidak terburu-buru dalam mengambil sebuah keputusan yang sangat strategis.
"Ini harus diperhatikan sedetail mungkin. Jangan membuat keputusan yang tidak komperhensif dan holistik," ujar Sandi di rumah pemenangan Prabowo-Sandi, di Jakarta, Senin (31/12/2018).
Baca juga: Ini Maksud Kritikan Kubu Prabowo Terkait Model Kampanye Jokowi-Ma'ruf
Sandi juga meminta pemerintah untuk mengundang semua pemangku kepentingan di daerah Batam untuk duduk bersama dan meminta masukan dari semua pihak terkait keputusan yang akan diambil.
"Ajak akademisi untuk meminta masukan. Ahli hukum juga. Karena ini ada beberapa undang-undang yang harus diperhatikan," ujarnya.
"Ada dua undang-undang yang overlaping di sini," sambung Sandi.
Baca juga: Laporan Dana Kampanye Prabowo-Sandi: Uang Masuk Rp54 Miliar, Pengeluaran Rp46,6 Miliar
Sandi juga mengkritik pemerintah yang dianggap gagal fokus dan salah dalam pengelolaan kawasan Batam selama ini. Sehingga, dalam lima tahun terakhir pertumbuhan Batam menurun drastis. Padahal Batam merupakan gerbang investasi yang berbatasan langsung dengan Singapura dan tulang punggung perekonomian Provinsi Kepulauan Riau.
"Ada puluhan ribu pengusaha yang menggantungkan nasib tenaga kerja dan investasinya kepada kebijakan pemerintah," pungkasnya.
- Penulis :
- Adryan N
