
Pantau - Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri, Yusharto Huntoyungo, mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat realisasi program waste to energy (WtE) atau pengelolaan sampah menjadi energi sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN).
Ia menegaskan bahwa pengelolaan sampah kini bukan hanya isu pelayanan dasar dan lingkungan, tetapi juga termasuk salah satu dari tujuh PSN baru yang ditetapkan Presiden Republik Indonesia.
Dorongan tersebut disampaikan Yusharto dalam diskusi bertajuk Waste to Energy Studi Kasus Pelayanan Pengelolaan Sampah sebagai Energi Alternatif yang berlangsung di Command Centre BSKDN, Jakarta, pada Selasa.
Strategi dan Tantangan Implementasi WtE
Yusharto mengimbau seluruh kepala daerah untuk segera mengambil langkah konkret dalam mengimplementasikan program WtE di wilayah masing-masing.
"Keberhasilan implementasi WtE sangat bergantung pada kepemimpinan daerah, kapasitas kelembagaan, kesiapan teknologi dan skema pembiayaan yang tepat. Oleh karena itu, forum ini menjadi ruang strategis untuk berbagi praktik baik dan menyusun strategi bersama," ungkapnya.
Ia juga mengingatkan bahwa kebijakan ini memiliki dasar hukum yang kuat melalui Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang percepatan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan.
Namun, menurut Yusharto, implementasi di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala seperti keterbatasan pendanaan, regulasi teknis, serta kurangnya sinergi antar-pemangku kepentingan.
Praktik Baik Daerah dan Kolaborasi Lintas Sektor
Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Proyogo, menekankan pentingnya pendekatan berbasis budaya lokal dalam menjalankan program WtE, terutama melalui peran tokoh masyarakat dan agama.
"Ajak tokoh masyarakat, libatkan, ajak duduk untuk menyuarakan, men-sounding gerakan ini (WtE), sampah ini bukan hanya soal kebijakan, tidak murni policy jadi butuh didukung semua pihak," ia mengungkapkan.
Wakil Wali Kota Pekalongan, Balgis Diab, menyoroti keterlibatan komunitas dan organisasi perempuan dalam mendukung pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga.
Ia menyampaikan bahwa Pekalongan telah membentuk satgas darurat pengelolaan sampah dan menjadikan zero waste sebagai arah kebijakan pembangunan daerah.
"Kami juga melibatkan sekolah dimulai dari PAUD sampai akademi (perguruan tinggi) untuk membina landasan mengubah mindset dan menciptakan budaya bersih sejak dini," ujar Balgis.
Diskusi ini juga menghadirkan beberapa narasumber lainnya, termasuk Bupati Aceh Selatan Mirwan, Bupati Konawe Kepulauan Rifqi Saifullah Razak, Staf Khusus Mendagri Bidang Politik dan Pembentukan Jaringan Apep Fajar Kurniawan, Komite Penghapusan Bensin Bertimbal Ahmad Safrudin, serta Head of System Innovation Section dari NIES, Minoru Fujii.
- Penulis :
- Arian Mesa