Pantau - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menghadiri Rapat Koordinasi Dukungan Manajemen Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Semester I Tahun 2025 di Jakarta, dan menekankan pentingnya kewaspadaan semua pihak dalam menghadapi dinamika global serta kejahatan transnasional.
Dalam rakor tersebut, Kapolri menyoroti bahwa perubahan situasi internasional menuntut peningkatan kesiapsiagaan dari seluruh kementerian dan lembaga negara, termasuk Polri, TNI, dan Kementerian Imipas.
"Kementerian Imipas juga tentunya memiliki tugas yang sama untuk juga kita sama-sama hati-hati karena implikasi tersebut tentunya akan berdampak terhadap situasi yang ada dan membuat masing-masing institusi harus bertanggung jawab untuk lebih waspada", ujarnya.
Dampak Konflik Global dan Risiko Disparitas Ekonomi
Kapolri menyebut beberapa konflik internasional yang berdampak luas, seperti perang Rusia-Ukraina, konflik Israel-Palestina, ketegangan India-Pakistan, dan konflik Thailand-Kamboja.
"Bahkan juga implikasinya terjadi di dalam negeri. Tidak hanya kemudian berdampak terhadap masalah pangan, tapi juga berdampak kepada masalah ekonomi dan juga berdampak kepada masalah kemanusiaan", tegasnya.
Ia juga menyoroti eskalasi perang dagang global yang memperburuk ketahanan pangan dan ekonomi nasional.
Dalam situasi tersebut, menurut Kapolri, Indonesia harus memainkan peran penting dalam politik luar negeri agar tidak terseret dalam krisis global yang dapat menimbulkan disparitas ekonomi.
Disparitas ini berpotensi menjadi celah munculnya kejahatan lintas negara.
Penanganan Kejahatan Transnasional Harus Terpadu
Kapolri menegaskan bahwa kejahatan transnasional merupakan tantangan serius yang harus ditangani bersama oleh seluruh institusi negara.
"Ini tentunya memunculkan permasalahan terkait dengan masalah illegal fishing, terkait dengan masalah penyelundupan senjata, terkait dengan masalah narkoba, terkait dengan masalah penyelundupan barang-barang terlarang, dan juga kejahatan-kejahatan lain", ungkapnya.
Ia juga memperingatkan bahwa selain jalur resmi, perhatian khusus harus diberikan terhadap jalur-jalur tak resmi atau jalur "tikus" yang kerap menjadi pintu masuk bagi aktivitas ilegal.
"Jalur 'tikus' kita juga harus menghadapi ini karena memang ada kejahatan-kejahatan di dalamnya", tambahnya.
Perlindungan Warga Negara di Luar Negeri
Selain menjaga keamanan dalam negeri, Kapolri juga menegaskan pentingnya pelayanan dan perlindungan bagi masyarakat Indonesia di luar negeri, termasuk buruh migran dan diaspora.
"Di sisi lain, tentunya kita juga memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat kita di luar negeri, apakah itu buruh migran, apakah itu diaspora", ujarnya.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
