Pantau - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah untuk mempercepat penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 guna memperkuat pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.
Papua Tengah Tertinggi dalam Realisasi Pendapatan Daerah
Pernyataan ini disampaikan oleh Pelaksana Harian (Plh) Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan, dalam siaran pers yang diterima di Jayapura pada Kamis, 7 Agustus 2025.
Ia menekankan pentingnya belanja daerah sebagai motor penggerak perekonomian.
"Belanja daerah sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah," ungkapnya.
Menurut Maurits, belanja daerah juga berdampak langsung terhadap peningkatan jumlah uang yang beredar di masyarakat.
"Dengan demikian memperkuat daya beli masyarakat sehingga berdampak pada pertumbuhan sektor swasta," ia mengungkapkan.
Maurits mengapresiasi capaian Provinsi Papua Tengah sebagai yang tertinggi dalam realisasi pendapatan daerah secara nasional, yakni sebesar 60,67 persen per 29 Juli 2025.
Namun, ia juga mencatat bahwa capaian tersebut belum diiringi dengan kecepatan yang sama dalam merealisasikan belanja daerah.
Kendala Teknis Hambat Realisasi Belanja
Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Papua Tengah, Zakarias Merey, membenarkan bahwa penyerapan APBD memang masih menghadapi sejumlah hambatan teknis.
Ia menyebutkan bahwa meskipun pendapatan daerah sudah mencapai 60,67 persen, realisasi belanja baru menyentuh angka 33,75 persen.
Zakarias menjelaskan bahwa pihaknya telah mengidentifikasi berbagai kendala utama yang menyebabkan keterlambatan tersebut.
Kendala-kendala itu antara lain keterlambatan penempatan pejabat pengelola keuangan dan kurangnya pemahaman dari pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait proses pengadaan barang dan jasa.
"Selanjutnya keterlambatan penyaluran dana transfer dan keterbatasan akses internet di beberapa daerah yang menghambat proses lelang," jelasnya.
Ia menambahkan bahwa Pemprov Papua Tengah mengajak seluruh pemerintah kabupaten di wilayah tersebut untuk meningkatkan kinerja dan berkoordinasi lebih baik demi mempercepat realisasi APBD 2025.
- Penulis :
- Shila Glorya
