Komisi IX DPR Soroti Kesenjangan Fasilitas Dapur MBG di Gorontalo, Tekankan Standar Nasional yang Merata

Pantau - Komisi IX DPR RI menemukan adanya ketimpangan fasilitas antar dapur dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat melakukan kunjungan kerja reses ke dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Gorontalo.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, menyampaikan bahwa dapur-dapur yang dibangun pada tahap awal program belum sepenuhnya memiliki fasilitas penting seperti kulkas berkapasitas besar (refrigerator) dan genset.

"Kalau listrik padam dan refrigerator mati, bahan makanan bisa cepat rusak atau busuk. Ini bukan masalah sepele, apalagi untuk pelayanan ribuan porsi setiap hari," ujarnya.

Ketimpangan Fasilitas Pengaruhi Kualitas Layanan Gizi

Nihayatul menilai bahwa perbedaan fasilitas tersebut menimbulkan ketidakmerataan dalam kualitas layanan gizi antar daerah.

Dapur dengan kelengkapan sarana pendukung mampu menjaga kualitas bahan makanan lebih baik dibandingkan dapur yang minim fasilitas.

Akibatnya, standar gizi dan keamanan pangan berpotensi berbeda antar wilayah, yang seharusnya tidak terjadi dalam program nasional seperti MBG.

Masukan juga datang dari pihak Komando Distrik Militer (Kodim) yang turut mendampingi operasional dapur.

Mereka menyarankan adanya daftar fasilitas minimal yang wajib dimiliki setiap dapur, seperti genset, refrigerator, dan peralatan penyimpanan kering.

Nihayatul menegaskan bahwa penyediaan fasilitas pendukung ini harus masuk dalam anggaran rutin, bukan hanya bergantung pada anggaran tambahan.

"Kalau mau kualitas makanan terjaga, semua dapur harus punya fasilitas yang sama dan memadai. Tidak boleh ada yang ketinggalan," tegasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya kesiapan fasilitas dalam menghadapi situasi darurat seperti bencana alam atau gangguan listrik berkepanjangan.

Rekomendasi Akan Dibahas Bersama Badan Gizi dan Kemenkes

Komisi IX DPR RI akan memasukkan hasil temuan dan rekomendasi tersebut ke dalam laporan resmi kunjungan kerja.

Laporan ini nantinya akan dibahas bersama Badan Gizi Nasional dan Kementerian Kesehatan untuk ditindaklanjuti secara strategis.

"Program gizi bukan sekadar soal masak dan distribusi. Ini soal rantai pasok, penyimpanan, keamanan, dan kualitas. Semua harus diperkuat," pungkas Nihayatul.