Pantau - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyatakan inisiasi Gerakan Pangan Murah (GPM) yang dilakukan oleh Perum Bulog dan Polri berperan penting dalam mengendalikan harga komoditas sekaligus menjaga inflasi tetap terkendali.
Apresiasi untuk Bulog dan Polri
Tito mengapresiasi langkah Bulog dan Polri yang dinilai efektif karena Polri memiliki jejaring sistematis hingga ke daerah.
"Sehingga sangat mudah untuk komandonya melalui gerakan-gerakan (pangan murah)," ungkapnya di Jakarta, Kamis.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah Tito menghadiri peluncuran Gerakan Pangan Murah Polri dan Bulog di Lapangan Bulog Kanwil Jakarta dan Banten, Jakarta Utara.
Kementerian Dalam Negeri bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kementerian Pertanian, Badan Pusat Statistik (BPS), TNI, Polri, dan pihak terkait lainnya terus berupaya mengendalikan inflasi di kisaran 1,5–3,5 persen.
Angka tersebut dinilai aman bagi produsen maupun konsumen.
Berdasarkan rilis BPS, inflasi Juli 2025 secara year on year (YoY) tercatat 2,37 persen.
"Angka ini masuk dalam target, artinya seimbang. Menyenangkan produsen, petani, nelayan, pabrik-pabrik, karena mereka ongkos operasionalnya tertutup, dapat untung," ujar Tito.
Konsumen juga diuntungkan karena harga bahan pokok relatif stabil.
Fokus Stabilisasi Harga Beras
Beberapa komponen penyumbang inflasi Juli 2025 berasal dari sektor makanan, minuman, dan bahan bakar minyak.
Komoditas pangan yang berkontribusi pada inflasi antara lain bawang merah, bawang putih, cabai, dan beras.
Beras dinilai sebagai komoditas sentral karena merupakan makanan utama mayoritas masyarakat Indonesia.
Dalam beberapa waktu terakhir, harga beras di sejumlah daerah mulai mengalami kenaikan.
"Bapak Presiden memerintahkan untuk melakukan stabilisasi harga beras melalui yang ditugaskan paling utama adalah Bulog yang memiliki stok itu lebih kurang hampir empat juta ton dari hasil panen kemarin," kata Tito.
Sebagian stok tersebut sudah mulai disalurkan ke masyarakat melalui mekanisme komersial, gerakan pasar murah, dan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Penyaluran beras juga dilakukan melalui pasar rakyat, kebijakan pemerintah daerah, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta instansi terkait lainnya.
- Penulis :
- Shila Glorya
