Pantau - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menegaskan komitmen Komisi IX dalam menjalankan fungsi pengawasan secara ketat terhadap alokasi anggaran sektor kesehatan dan ketenagakerjaan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, menyusul pidato Presiden Prabowo Subianto di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat, 15 Agustus 2025.
Rp244 Triliun untuk Kesehatan, Komisi IX Awasi Distribusi hingga Pelayanan
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa anggaran fungsi kesehatan dalam RAPBN 2026 ditetapkan sebesar Rp244 triliun, naik sekitar 10 persen dibandingkan APBN 2025.
Charles menekankan bahwa alokasi sebesar itu harus dipastikan tepat sasaran dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama yang berada di wilayah terluar dan paling membutuhkan.
"Angka ini tidak kecil. Komisi IX akan memastikan agar anggaran digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat, khususnya agar pelayanan kesehatan tidak hanya tersedia di kota-kota besar, tetapi juga menjangkau wilayah terluar dan masyarakat yang paling membutuhkan," ungkapnya.
Ia juga menyoroti pentingnya penambahan tenaga kesehatan, baik dokter umum maupun dokter spesialis, agar sejalan dengan peningkatan anggaran.
Program MBG Dapat Kenaikan Anggaran, DPR Soroti Keamanan dan Penyerapan
Komisi IX turut mengawal program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tahun ini dianggarkan melalui Badan Gizi Nasional (BGN).
Per Agustus 2025, realisasi anggaran MBG baru mencapai 14 persen dari total anggaran tahun berjalan, menunjukkan rendahnya tingkat penyerapan.
Pemerintah berencana menaikkan anggaran program ini menjadi Rp335 triliun pada 2026, lebih dari tiga kali lipat dari anggaran sebelumnya.
Charles menekankan bahwa dengan besarnya anggaran, pengelolaan program harus jauh lebih baik dari tahun ini.
"Dengan anggaran yang besar, kami ingin memastikan penyerapannya tidak asal-asalan. Apalagi tahun ini sudah terjadi beberapa kasus keracunan massal di sejumlah daerah. Tahun depan BGN harus memperbaiki sistem agar makanan yang diberikan kepada anak-anak layak dan aman," ujarnya.
Ketenagakerjaan dan Pengangguran: DPR Minta Stimulus Nyata
Terkait sektor ketenagakerjaan, Charles menilai bahwa klaim pemerintah soal penciptaan 3,6 juta lapangan kerja baru dan penurunan tingkat pengangguran menjadi 4,76 persen belum sepenuhnya dirasakan masyarakat.
"Pertumbuhan ekonomi dan penambahan lapangan kerja yang disampaikan Presiden belum sepenuhnya terlihat di kehidupan masyarakat. Pemerintah harus memberikan stimulus sosial dan ekonomi agar lapangan kerja betul-betul tercipta," tegasnya.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa tingkat pengangguran terbuka per Februari 2025 berada di angka 4,76 persen, atau setara dengan 6,93 juta orang.
Komitmen Legislasi dan Pengawasan DPR
Charles menegaskan bahwa Komisi IX DPR RI akan menjalankan tiga fungsi utama DPR: pengawasan, penganggaran, dan legislasi.
"Kami tidak akan berhenti mengkritisi program yang merugikan masyarakat, dan mendukung program yang baik agar bisa berjalan optimal," katanya.
Komisi IX siap mendukung penuh program-program pemerintah yang berpihak kepada rakyat, sembari terus mengawasi agar kebijakan tidak melenceng dari tujuan kesejahteraan nasional.
- Penulis :
- Aditya Yohan
