Pantau - DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar pertemuan dengan 13 asosiasi haji dan umrah di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Senin, untuk menerima masukan terkait Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (RUU PIHU).
Pertemuan PKS dan Asosiasi
Presiden PKS Almuzzammil Yusuf mengatakan pihaknya menerima langsung daftar masukan dari asosiasi.
"Datang ke kami 13 asosiasi pemberangkatan umrah dan haji yang memberikan masukan kepada kami terkait dengan perubahan undang-undang umrah dan haji," ungkapnya.
Almuzzammil menyebutkan bahwa asosiasi telah menyerahkan Daftar Inventaris Masalah (DIM) secara lengkap.
"DIM mereka lengkap. Jadi apa yang sudah dibuat oleh DPR saat ini ketok palu, semua pasal-pasalnya, ada catatan mereka, ada beberapa poin, ada poin (haji khusus) 8 persen maksimal, ada poin tentang umroh mandiri dan lain-lain, tapi saya tidak ingin bicara parsial seperti itu," ujarnya.
Ia menambahkan, meski RUU PIHU sudah disahkan Komisi VIII DPR, ruang masukan publik tetap terbuka.
"Memang seharusnya masukan publik itu di awal, sebelum undang-undang itu diketok oleh DPR, tapi jika memang sudah diketok, ini saya kira tidak ada salahnya untuk pihak DPR, Komisi VIII, khususnya membuka masukan para usaha umrah dan haji yang mereka sudah pengalaman puluhan tahun ini untuk menghasilkan undang-undang kita yang terbaik," kata Almuzzammil.
Pentingnya Masukan Asosiasi
Menurut Almuzzammil, kontribusi asosiasi penting karena Indonesia setiap tahun memberangkatkan 241 ribu jamaah haji dan sekitar 1,6 juta jamaah umrah.
Ia menepis anggapan bahwa aturan baru akan menyulitkan, dengan menegaskan bahwa regulasi dibuat demi kelancaran ibadah.
"Kepentingan kita, rakyat kita, jamaah kita, berangkat umrah haji mabrur, aman, pulang pergi, membawa kemuliaan nama negara jamaah haji kita, jamaah yang teladan di sana, itu kan kepentingan kita," tuturnya.
Firman M. Nur, perwakilan dari Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI), menyampaikan apresiasinya atas sikap PKS yang membuka ruang aspirasi.
"Apresiasi, disambut yang luar biasa dari Pak Presiden dan jajaran DPP PKS yang insyaallah diskusi kami, memberi pencerahan dan ada kesepahaman bagaimana membangun ekosistem haji dan umrah berbasis keumatan," kata Firman.
Ia berharap masukan tersebut menjadi bahan perbaikan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.
"Pasal-pasal yang menurut kami krusial kami sampaikan dan dijawab dan diapresiasi dengan baik. kami lampirkan dalam bentuk tertulis insyaallah, dan tentu ini adalah komitmen bersama untuk membangun tata kelola penyelenggaraan ibadah haji yang lebih baik ke depan," tuturnya.
- Penulis :
- Shila Glorya
